Pendidikan

Sekolah Tak Banyak Berharap Bantuan Pemerintah

BATAM (HK) - Pendiri Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Multistudi High School (MHS), Bambang Soediono, mengaku pihaknya tidak banyak berharap mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah. Karena sejauh ini, ia mengaku kecewa banyak janji-janji pemerintah yang akan membantu pembangunan pendidikan di SMK MHS tak satupun terealisasi.

"Saya tidak percaya lagi janji-janji akan bantuan pemerintah. Awalnya mereka mengatakan kepada kita akan membantu pembangunan ini dan itu, tapi hingga saat ini tak satupun terealisasikan malah membuat kita kecewa," ujar Bambang Soediono disela-sela menghadari pembukaan MHS Futsal Championship 4, Kamis (13/9).

Janji-janji bantuan pemerintah kata dia, kerap diucapkan ditengah-tengah siswa dan guru dalam sebuah kegiatan. Namun tak pernah terealisasi. "Seperti Dinas Pendidikan provinsi Kepri sejak satu tahun lalu berjanji akan membantu Rp200 juta untuk membangun sarana olahraga, tapi hingga sekarang belum ada realisasisinya. Padahal proposal sudah dua kali kita kirim sesuai permintaan mereka. Begitu pula janji gubernur terdahulu akan membantu pembangunan sarana sekolah, tapi belum juga dipenuhi," kata Bambang dengan nada kecewa.   

Meski demikian ia mengakui ada beberapa bantuan yang sempat diberikan, namun ia tolak karena cukup memberatkan. "Kita tolak, pernah akan dikasih bantuan pembangunan RKB Rp300 juta, tapi dana yang akan dicairkan hanya setengahnya dengan alasan untuk pemotongan ini dan itu. Ironisnya untuk peloporan nanti, kita diharuskan mengeluarkan kwentasi pemakaian Rp300 juta juga, kita tidak mau itu," kata Bambang.       

Dicontohkan Bambang lagi bantuan yang ia tolak lagi adalah dana swakelola. Sejatinya sistem swakelola untuk mengelola dan menggunakan dana bantuan dapat membantu sekolah dalam mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan sekolah. Namun kata Bambang, justru kenyataannya dinilai cukup memberatkan. Pasalnya selain nilai dana bantuan diberikan tak sesuai dengan peruntukan, juga terkait administrasi pemakaian anggaran dana cukup merepotkan guru harus merinci satu persatu pemakaian dana tersebut.

"Masa guru kita suruh membuat rincian anggaran yang kita gunakan, dan lagi pula lahan yang akan digunakan untuk membangun ruang sekolah ditentukan pemerintah bukan berdasarkan keinginan kita. Belum lagi waktu yang diberikan juga ditentukan. Nah terpaksa bantuan itu juga kita tolak, karena kita tidak ingin mengorbankan lahan yang serahurusnya kita pakai untuk kegiatan siswa," jelasnya. (men)




[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar