Nasional

Gaji PNS Koruptor Segera Disetop

JAKARTA (HK) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan segera menghentikan gaji ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan koruptor.

Menurut Tjahjo, pihaknya akan melakukan rapat bersama MenPAN-RB Syafruddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala ASN. "Kami akan rapat dengan KPK, MenPAN-RB dan Kepala ASN untuk cari dengan detil 2.352 ASN yang kemarin ditemukan KPK," kata Tjahjo di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (13/9).

Tjahjo menuturkan, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh Sekda seluruh Indonesia supaya mengetahui siapa saja ASN yang terjerat kasus korupsi. Tjahjo menyebut paling lambat, Desember 2018 nasib ribuan ASN tersebut akan ditentukan. "Paling lambat Desember sudah selesai. Yang masih menjabat harus segera diberhentikan. Disetop gajinya karena sudah ada UU-nya," ujarnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, ada 2.674 pegawai negeri sipil terlibat tindak pidana korupsi, yang sudah dinyatakan inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, mereka masih menerima gaji.

Dari jumlah itu, PNS yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat sebanyak 317 orang. Sedangkan yang masih aktif, 2.357 PNS. Para PNS yang terlibat korupsi itu tersebar di berbagai daerah salah satunya di Pekanbaru, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Denpasar, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur termasuk Kepulauan Riau.

Kembalikan Gaji

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) segera dipecat agar tidak mendapat gaji dari negara. Menurut Saut, bila PNS belum kunjung dipecat, maka ia harus mengembalikan gaji yang diterimanya ke negara. "Prinsipnya, kalau (PNS koruptor, Red), masih digaji itu harus dikembalikan ke negara," kata Saut Kamis (6/9) lalu.

Menurut Saut, PNS adalah seorang abdi negara yang seharus melayani masyarakat. Sehingga bila sudah terbukti bersalah melakukan korupsi dan telah ditahan, secara otomatis tidak lagi bekerja untuk masyarakat. "Kalau mereka dihukum atau ditahan, mereka harus mengembalikan uang yang diterimanya, karena yang menerima dari negara (PNS) seharusnya bekerja untuk negara," tegasnya.

Dia menegaskan, korupsi sekecil apapun harus diberi sanksi. Jadi kalau sudah menjadi pegawai negeri seharusnya bersyukur dan menjaga integritasnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan sebanyak 2.357 PNS koruptor yang masih aktif telah diblokir atau tidak bisa naik pangkat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Per hari ini, 2357 orang PNS/ASN yang telah divonis bersalah dalam kasus tipikor hingga inkrah (kasusnya) telah diblokir seluruhnya oleh BKN, ujar Febri beberapa waktu lalu.

Meskipun  telah diblokir, sambung Febri, 2357 PNS koruptor tersebut belum dipecat dan masih menerima gaji dari negara. Oleh sebabnya, KPK meminta agar 2357 PNS koruptor tersebut segera diberhentikan secara tidak hormat. "

Jadi, sekitar 2.357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing," ujarnya. Febri melanjutkan, pemecatan terhadap PNS koruptor merupakan tanggung jawab kementerian atau kepala daerah masing-masing dalam kapasitasnya sebagai PPK. Hal itu, untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. (rol)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar