Divonis Bersalah oleh MA

Raja Amirullah Tantang Bermuhabalah

TANJUNGPINANG (HK) - Mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah akhirya dijebloskan ke penjara menyusul putusan Mahkamah Agung terkait kasus korupsi pengadaan jalan di Sungai Pauh inkrah. MA menolak kasasinya sesuai keputusan nomor 226 K/Pid.Sus/2017/PN. Tpg, Tanggal 7 Maret 2018. Kemudian menghukum yang bersangkutan dengan 5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan Kurungan.

Namun Raja Amirullah bersikukuh jika dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi proyek pengadaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) pembangunan Jalan di Sungai Pauh, Desa Penaga Ulu, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur tahun 2010-2011.  Dia pun menantang bermuhabalah (klaim yang benar dan siap dikutuk Allah SWT jika dirinya atau pihaknya salah. Red).

"Jika saya ada berbuat salah dalam perkara ini, atau ada niat secuilpun berbuat kesalahan. Maka saya rela  berserta keluarga termasuk keturunannya, diazab dan dilaknat oleh Allah SWT.

"Sebaliknya siapapun yang menzolimi saya entah itu jaksa, polisi, politisi dan hakim biarlah mereka dilaknat dan diazab oleh Allah SWT," ucap Raja Amirullah dengan nada lantang saat dieksekusi, Kamis (13/9).

Sebelum ditahan, mantan Bupati Natuna ini secara koperatif memenuhi panggilan pihak Kejari Natuna untuk datang ke Kantor Kejati Kepri di Senggarang, Tanjungpinang. Dia didampingi dua tim penasehat hukumnya.

Kemudian ia dibawa masuk ke ruang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri guna menjalani proses pemeriksaan kesehatan melalui tim medis yang telah disiapkan dan disaksikan oleh Aspidsus Kejati Kepri Fery Tass SH MH Msi bersama tim jaksa lainya.

Selanjutnya, Raja Amirullah juga diberi kesempatan untuk istirahat sejenak, termasuk makan siang dan melaksanakan sholat Zuhur. Selain itu pihak jaksa juga mempersiapkan segala kelengkapan administrasi terkait proses hukum dan penahanan yang akan dilakukan.

Beberapa jam kemudian, barulah Raja Amirullah keluar dari ruangan Pidsus Kejati Kepri digiring sejumlah jaksa lainnya menuju mobil operasional untuk dibawa ke Lapas Kilometer 18 Tanjungpinang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Dr Asri Agung Putra SH MH mengatakan, penahanan terhadap Raja Amirullah tersebut dilakukan setelah putusan perkara korupsi yang dilakukan oleh pihak bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

"Setelah adanya putusan tetap dari MA tersebut, maka pada hari kami melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan.

Selanjutnya, terpidana ini kita tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Umum Kilometer 18 Tanjungpinang," ucap Asri didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Fery Tass SH MH Msi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Natuna, Juli Isnur

Asri menjelaskan, sebagaimana diketahui dalam perkara tersebut pada tingkat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, terpidana ini dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kemudian yang bersangkutan mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru. Dimana dalam putusannya, naik menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. "Selanjutnya terpidana ini mengajukan Kasasi ke MA dan diputus selama 5 Tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan Kurungan," ungkap Asri.

Dikatakan, pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana ini dilakukan secara  kondusif tanpa harus melakukan tindakan-tindakan di luar kemampuan pihaknya.

Setelah Kejari Natuna mendapatkan salinan putusan terhadap perkara yang bersangkutan,  kemudian dilakukan pemanggilan secara patut sesuai ketentuan yang berlaku. "Bahwa penegakan tindak pidana korupsi ketika dilakukan dengan hati nurani, secara elegan dan objektif, maka bagi pihak-pihak yang terlibat, tentu tidak susah menjalankannya," ujar Asri.

Sebelumnya mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah, ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik kepolisian bersama dua tersangka lainya, yakni Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Natuna, Asmiyadi dan Bahtiar selaku PPTK (telah divonis). Hal ini terkait ganti rugi lahan sebesar Rp2,020 miliar dari APBD 2010 untuk pengadaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) (fasum) 2010-2011.

Penetapakan ketiga tersangka tersebut dilakukan setelah mereka tidak membentuk panitia pembebasan lahan dan proses pembebasannya dilakukan dengan cara mengundang langsung para pemilik lahan.

Ganti rugi lahan menurut Jaksa tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan bagi kepentingan pembangunan dan untuk kepentingan umum.

Dalam Bab IV Peraturan Pemerintah ini, secara jelas dikatakan, tata cara pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya di atas 1 hektare, maka Bupati membentuk Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah.

Namun oleh Asmiyadi dan Bahtiar, pengadaan ganti rugi lahan untuk fasum dan fasos itu, hanya berdasarkan SK Plt Bupati Natuna. Akibatnya, dari 39.252 meter per segi luas lahan yang dibayar dan dibebaskan, jumlah ril di lapangan hanya sekitar 30.078 meter persegi saja.

Sehingga dari hasil perhitungan luas lahan dengan total pembayaran, terdapat selisih jumlah pembayaran senilai Rp360 juta yang merugikan keuangan negara.

Perbuatan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Merasa Dizolimi

Raja Amirullah, mantan Bupati Natun ini masih tetap mengaku tidak bersalah dan merasa dirinya dizalimi oleh pihak jaksa, polisi maupun hakim yang menangani perkara tersebut, termasuk politisi lainnya. "Suka atau tidak suka saya harus jalani putusan Mahkamah Agung meskipun sampai saat ini saya merasa tidak bersalah," ucap Amirullah menjawab pertanyaan sejumlah wartawan.

Menurutnya, ucapan tersebut disampaikan atas dasar pendapatnya pribadi, karena  dipersalahkan oleh penegak hukum, terkait tidak menerbitkan Surat Keterangan (SK) Tim Sembilan

"Versi saya, bahwa tim 9 itu sudah ada ditandatangani oleh Daeng Rusnadi mantan Bupati Natuna sebelumnya. Sementara penegak hukum tidak terima hal itu, melainkan mereka tetap menyalahkan saya, dan harus membuat surat SK Tim 9," ungkapnya.

Asipidsus Kejati Kepri, Fery Tass SH MH Msi ketika dimintakan tanggapannya oleh sejumlah wartawan menyikapi pernyaaan Raja Amirullah tersebut menyatakan, bahwa hal itu tidak perlu ditanggapi secara serius. Mengingat proses hukum yang dilakukan sudah berjalan cukup panjang sejak dari proses penyelidikan hingga akhirnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

"Lantas hukum seperti apalagi yang harus dilakukan. Semuanya sudah jelas prosesnya. Hal inilah yang harus dipahami oleh semua orang terutama pihak bersangkutan (Raja Amirullah),"tegas Fery Tass.(nel)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar