Dibiarkan Menumpuk 10 Tahun

37 Ribu Ton Limbah B3 Ditumpuk di PT Haiki Green

BATAM (HK) - Sedikitnya 37 ribu ton limbah karbit yang tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dibiarkan menumpuk di PT Haiki Green yang berada di dalam Kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) Kabil.

Tak tanggung-tanggung, limbah yang seharusnya hanya ditampung dalam waktu maksimal 90 hari atau 3 bulan, justeru sengaja dibiarkan menumpuk dan tertimbung hingga 10 tahun lamanya, yakni sejak tahun 2008 hingga tahun 2018.

"Kalau mengacu pada aturan dan izin yang dimiliki harusnya hanya tiga bulan ditampung, setelah itu dikirim ke luar. Namun waktu itu beberapa waktu pihak PT Haiki Green meminta perpanjangan waktu," ujar Kabid Pengolahan Limbah BP Batam, Iyus Rusmana ke Haluan Kepri, beberapa waktu lalu.

Penumpukan puluhan ton limbah B3 ini terungkap saat rombongan Komisi VII DPR RI bersama rombongan Kementerian Lingkungan Hidup turun langsung ke lokasi, guna meminta adanya penyelesaian atas limbah B3 tersebut, pada September 2018 lalu.  

"Waktu itu kita juga sama-sama turun, dan kita secara bersama memperkirakan kalau limbahnya tersisa sekitar 15 ribu ton," ucap Iyus lagi.

Sebagian dimanfaatkan untuk campuran bahan pembuatan paving blok dan batako, meski meurutnya serapannya kecil sekali. Karena memang dalam proses pengumpulan tersebut PT Haiki Green sempat meminta izin ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) supaya limbah karbit belasan ribu ton yang awalnya puluhan ribu ton itu agar bisa dimanfaatkan.

"Izin pertama itu namanya izin tidak keberatan atau pengumpulan limbah. Sembari menunggu solusinya, usulan limbah sebaiknya digunakan untuk campuran pembuatan pondasi jalan," terang Iyus di ruang kerjanya.

Dijelaskanya Iyus, bahwa sejak awal mereka sudah memberikan peringatan ke manajemen Haiki Green, namun tak diindahkan. Pihak BP Batam selaku pengelolah kawasan pernah memberikan Surat Peringatan (SP) ke Haiki Green, bahkan hingga peringatan ketiga, namun itu juga tak membuahkan hasil.  

"Berbagai upaya telah kami lakukan agar keberadaan limbah itu segera dikeluarkan atau diolah, tapi selalu tidak diindahkan," ujarnya.

Ditempat terpisah, CEO PT Haiki Green, Kurniawan yang saat ini tak lagi berada di tataran manajemen PT Haiki Green membenarkan adanya penumpukan limbah karbit B3 di PT Haiki Green sejak 2008 hingga saat ini. "Waktu itu saya ada solusi agar limbah karbit itu dikirim ke Malaysia, dengan konsekwensi harus bayar sekian dolar setiap tonnya. Saat ini terjadi perdebatan dengan

Sebenarnya dulu saat saya masih gabung di PT Haiki Green, kami ada solusi limbah karbit itu akan kami kirim ke Malaysia, tapi ada konsekuensinya yang harus kami bayar untuk mengirimkan limbah itu ke Malaysia. Saat itu terjadi perdebatan di taran manajemen PT Haiki Green dan akhirnya limbah karbit itu dikirim.

"Mereka dari Haiki Green menegaskan limbah akan dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan batako," ujar CEO di PT Desa Air Cargo Kabil ini. Karena perdebatan soal pengolahan limbah puluhan ribu ton itu, kata Kurniawan, ia kemudian memilih muncur dari PT Haiki Green pada 2014 lalu.  

"Surat peringatan oleh BP Batam hingga SP 3 itu sudah sering kali. Harusnya BP Batam ada tindakan tegas kalau tetap membandel tak mampu mengatasi tumpukan limbah karbit itu, PT Haiki Green kontraknya diberhentikan saja lah. Kan yang pemilik lokasi sepenuhnya berada di BP Batam. Kenapa tidak tegas," ungkap Kurniawan.

Kepada Haluan Kepri, Kurniawan menjelaskan bahwa dalam hitungan bisnisnya PT Haiki Green yang sudah menerima limbah dari perusahaan, harusnya berkewajiban untuk mengirimkan limbah itu ke PPLI atau daerah pengolahan limbah B3 ke Jawa Barat.

"Kalau uangnya diterima, limbahnya juga h arusnya diurusnya, jangan mau enaknya saja," tegasnya. Mengakhiri penjelasannya, Kurniawan berharap keberadaan 37 ribu ton limbah karbit tersebut dibawa ke ranah hukum, sehingga jelas duduk perkaranya. (ays)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar