25 Baliho dan Spanduk Ditertibkan

Bawaslu Tertibkan APK Langgar Aturan

Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Satpol PP, Polres dan KPU telah menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan.

TANJUNGPINANG (HK)- Dalam rangka menjaga Pemilu yang demokratis, Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Satpol PP, Polres dan KPU telah menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan.

"Perbawaslu 28 Tahun 2018 menjelaskan di antara fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan kampanye adalah APK, jika ada APK yang tidak sesuai PKPU 23 Tahun 2018 dan Juknis KPU No.1096 maka kewenangan kami untuk menertibkannya," tegas Muhamad Zaini Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Rabu (10/10).

Zaini menjelaskan, terdapat 25 baliho dan spanduk yang telah ditertibkan tersebar di 4 kecamatan, termasuk sejumlah stiker caleg yang dipasang di tiang listrik.

Dalam proses penertiban, Bawaslu mengedepankan pendekatan persuasif. Pada tanggal 21 Maret dua hari sebelum masuk masa kampanye, Bawaslu sudah mengimbau agar Parpol menertibkan sendiri APK yang tidak sesuai ketentuan, namun belum diturunkan.

Maka pada 1 Oktober, Bawaslu mengundang rapat koordinasi dengan seluruh Parpol serta Pol PP, Polres dan KPU untuk memberikan pemahaman dan imbauan langsung.

Kemudian disusul dengan surat imbauan penertiban kedua, tanggal 2 Oktober. Karena masih belum mengindahkan, akhirnya Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran dengan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan. Rata-rata APK yang dipasang milik pribadi caleg dipasang diluar zona yang telah ditetapkan. Dan terdapat citra diri berupa logo dan nomor urut Parpol. Padahal tidak ada aturannya caleg boleh cetak sendiri.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Bawaslu Kepri akan melakukan penertiban kembali terhadap APK caleg DPRD Kepri, DPR RI dan DPD RI yang melanggar aturan. Kami sudah mendata dan menginventarisir, maka silakan turunkan sendiri sebelum ditertibkan," papar  Zaini.

Zaini menegaskan bahwa dalam PKPU 23/2018 Pasal 32 dan 33 yang berwenang memasang APK adalah yang difasilitasi KPU, dan APK tambahan partai politik. Desain dan materinya paling sedikit memuat visi, misi dan program.

Ada pun jumlah APK tambahan sesuai kesepakatan beberapa waktu lalu, KPU, Bawaslu dan seluruh Parpol, maksimal 2 baliho di setiap kelurahan, 5 spanduk setiap kelurahan bagi Parpol di tingkat Kota Tanjungpinang. "Namun yang harus diperhatikan, APK yang akan difasilitasi KPU, Parpol harus menyerahkan desain dan materinya paling lambat tanggal 15 Oktober kepada KPU," ujar Zaini.

Zaini melanjutkan, demikian juga APK tambahan Parpol, terlebih dahulu harus menyerahkan desain dan materinya kepada KPU, untuk dicek oleh Bawaslu, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

Setelah dicetak, harus distempel oleh KPU dan dipasang pada zona yang telah ditetapkan dengan memperhatikan etika, estetika dan kebersihan tata kota. Sementara itu, Mariyamah, Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran menegaskan agar seluruh Parpol dan caleg mengikuti aturan main yang telah ditetapkan PKPU.

Namun jika masih melanggar aturan, maka Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran dengan tegas. Pada prinsipnya Bawaslu sebagai wasit menegakkan keadilan pemilu, guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. "Sebagaimana motto; bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu," pungkas Maryamah.(rco)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar