Nasional

Fahri: Cabut PP Lapor Korupsi!

JAKARTA (HK)- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan dikeluarkannya PP itu. "Kenapa ada penasehat presiden begini, mengeluarkan PP ngawur begini. Pak Jokowi, batalkan itu PP," tegas tegas Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (10/10).

Fahri menyarankan, Presiden Jokowi untuk mengembalikan fungsi audit yang selama ini dilaukan oleh Badan Pengawa Keuangan (BPK). "Hormati lah BPK. Dan, hentikan kerja lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem," kata politisi PKS itu.

Menurut Fahri dalam mengeluarkan PP yang benar, semua kebisingan dalam publik termasuk kejahatan di dalamnya, ditangkap melalui sistem. Makanya dalam korupsi yang penting adalah audit, karena dengan auditlah yang menemukan fraud (kecurangan) yang berujung pada kerugian negara.

"Korupsi itu sudah ada alat mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari pelaporan, sampai penindakan sudah diatur secara detil," tegasnya.

Dijelaskan, dalam birokrasi dan sistem administrasi yang ada di Indonesia, negara kehilangan 1 sendok makanpun akan terlihat karena saking hebatnya sistem membaca aset itu. "Jadi sudahlah, ini orang disuruh saling lapor. Nanti orang korupsi Rp50 juta yang lapor dapat Rp200 juta. Enak betul. Mendingan jadi tukang lapor saja, tukang tangkap. Rusak negara ini," tambahnya.

Fahri menilai ada mazhab berpikir yang salah. Kalau rakyat bisa saling lapor, masalah bisa selesai. Kalau dianggap mazhab itu akan menyelesaikan semuanya, kenapa hanya korupsi yang pelapornya mendapat imbalan Rp 200 juta.

"Sekalian saja diberi Rp300 juta untuk lapor narkoba, Rp400 juta untuk lapor terorisme, Rp1 miliar untuk lapor perusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk perusak fasilitas publik, lalu sekian juta untuk laporkan KDRT atau trafficking," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Tekan Peraturan Pemerintah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018. Kini pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP itu diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018. "Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan," demikian bunyi pada Pasal 13 ayat 1 PP.

Peraturan itu juga menjabarkan tata cara pelaporan oleh masyarakat yang dimaksud. Ada pula perlindungan hukum bagi pihak yang membuat laporan.

Penghargaan yang dimaksud bisa dalam bentuk piagam dan/atau premi. Besaran premi diatur dalam Pasal 17, salah satunya berdasarkan kerugian keuangan negara yang dikembalikan ke negara. "Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)," bunyi Pasal 17 ayat 2. (sam/dtc)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar