Nasional

Batam Aman Paparan Nuklir

Semarang (HK) - Pemerintah Kota Batam dinilai aman dari paparan radioaktif dan nuklir. Hal ini tergambar dari penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) kepada Kota Batam yang dinilai menjalankan standar keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

Penghargaan itu dilakukan dalam iven BAPETEN Safety and Security Awards (BSSA) 2018 di Novotel Hotel Semarang, Rabu (10/10). Batam dinilai sebagai tiga kota Indonesia dalam mengurus pencapaian standar keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

Selain Kota Batam, 2 kota lainnya yang disebut dalam kategori pengharaan ini yaitu kota Surabaya dan kota Jakarta Timur.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Kota Batam berdasarkan jumlah industri, rumah sakit klinik dan sektor lain yang cukup banyak dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Batam. “Pengawasan ketat dan terukur yang dilakukan pemko Batam khususnya dalam pemberian izin membawa kota ini kembali meraih penghargaan seperti tahun sebelumnya,” ujar Amsakar usai menerima penghargaan.

Penghargaan BSSA didasarkan atas hasil penilaian kinerja fasilitas dengan indikator yang terdiri dari hasil inspeksi, pemantauan evaluasi dosis pekerja, pelaksanaan proses perizinan, dan kejadian kedaruratan.

Penilaian BSSA untuk kategori fasilitas menggunakan pendekatan passing grade. Semua instansi yang masuk dalam passing grade berdasarkan hasil penilaian kinerja fasilitas dengan nilai rata – rata dari seluruh aspek penilaian > 95 akan mendapatkan penghargaan BSSA.

“Kami sendiri juga tidak tahu kapan tim survey turun hingga batam meraih predikat ini. Namun dengan penghargaan ini mendorong kami untuk terus melakukan pembenahan dan tata kelola khususnya perizinan dan pengawasan ke depannya”, jelasnya.

Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto penghargaan tersebut bertujuan untuk mendorong timbulnya budaya keselamatan dalam memanfatkan nuklir terhadap para pengguna tenaga nuklir, khususnya untuk tujuan industri dan kesehatan.

Ia menjelaskan BSSA yang diberikan kepada Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan hasil inspeksi, evaluasi terhadap dosis radiasi bagi pekerja radiasi, proses perizinan, dan status kejadian kedaruratan nuklir di instansi tersebut. Yang mana menunjukkan kinerja keselamatan radiasi dan atau keamanan sumber radioaktif yang sangat baik.

“Selain itu BSSA juga diberikan kepada kepala daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki populasi instansi penerima BSSA dalam jumlah yang signifikan, sehingga dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mendukung sepenuhnya terhadap Pencapaian BSSA yang diterima oleh instansi didaerahnya” ujar Jazi.

BSSA merupakan penghargaan kepada instansi/fasilitas yang memiliki kinerja keselamatan yang sangat baik. BSSA juga diberikan kepada kepala daerah yang memiliki populasi instansi penerima BSSA dalam jumlah yang signifikan, sehingga dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mendukung sepenuhnya terhadap pencapaian BSSA yang diterima oleh instansi didaerahnya.

Sementara Penilaian BSSA kategori Kabupaten/ Kota meliputi Kabupaten / Kota dengan jumlah pemanfaatan di daerahnya terdapat = 20 Instansi pemanfaatan, Kabupaten/ Kota dengan nilai persentase Indek Keselamatan Keamanan (IKK) / Instansi = 10% dan  Kabupaten/ Kota dengan nilai persentase BSSA/IKK = 40%.

Cari Radioaktif di Palu

Sementara itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) ikut memantau dampak dari gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah untuk memastikan ada tidaknya paparan radiasi berbahaya di lokasi.

Kepala Bapeten, Jazi Eko Istianto mengatakan dari hasil pemantauan di Palu dan Donggala, radiasi tidak terdeteksi karena alat pengasil zat radioaktif di sana tidak tersambung listrik. Alat penghasil radioaktif yang ada di sana juga hanya mesin X-ray di rumah sakit.

"Fasilitas yang ada hanya sinar X untuk radiologi. Kalau tidak dicolok sumber listrik, tidak ada zat radioaktif atau bahan nuklir," kata Jazi.

Bapeten tidak hanya memantau di Palu dan Donggala tapi juga di Lombok yang sempat tergoncang gempa 6,4 magnitudo akhir Juli 2018 lalu. Di sana juga tidak ditemukan adanya radiasi radioaktif. "Di Lombok, rumah sakit memiliki X-ray saja. Sedangkan ada industri yang menggunakan zat radioaktif atau bahan nuklir sudah kita koordinasikan. Tidak ada sumber yang terbuka dari bungkusnya," jelasnya. (dtc/btn)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar