Didominasi Anak-anak Lulusan SMA sederajat

Pengangguran di Kepri 69.133 Orang

TANUNGPINANG (HK)- Angka tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga saat ini cukup signifikan. Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood mengkritisi kinerja Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan jajarannya terkait masih banyaknya angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri tahun 2018 yang mencapai 69.133 orang.

"Kita tahu data angka pengangguran di Provinsi Kepri tahun ini merupakan yang tertinggi di Sumatera dan nomor 4 di Indonesia. Artinya ada semacam ketidakmampuan kepala daerah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya," ujar Husnizar di Tanjungpinang, kemarin.

Untuk itu, ia meminta agar Gubernur jangan hanya sibuk dengan acara sosialisasi dan acara seremoni saja. Tetapi, harus bisa mendongkrak investor masuk dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Terutama tegasnya, lapangan pekerjaan bagi kalangan anak-anak yang lulusan SMA sederajat, yang mana angka penganggurannya tertinggi. Bahkan saat ini terbukti dengan begitu membludaknya masyarakat mendaftar yang ini menjadi sebagai PNS.

"Ini sebetulnya pembuktian, bahwa investasi yang masuk ke kita berkurang dan berimbas pada perekonomian kita jadi lemah," ujarnya.

Menurut Sekretaris DPD Demokrat Kepri ini hanya dengan masuknya investasi, akan bisa menyerap dan akan membutuhkan tenaga kerja besar. Namun, jika hanya sektor pedagang kecil yang bergeliat, maka untuk potensi peluang pekerjaan sangat kecil.

Pemerintah Provinsi Kepri lanjutnya, harus buktikan dengan apa yang selama ini digembar-gemborkannya tentang investasi tersebut.

"Kita tahu selama ini Gubernur berjanji akan mendatangkan investor yang akan berinvestasi di Kepri. Namun, sampai sekarang masih jauh dari harapan," katanya.

Dengan hal ini tambahnya, Pemprov Kepri harus kreatif untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil, terutama bagi lulusan SMA sederajat ini yang banyak menanggur.

Pemerintah Kepri harusnya menghidupkan lagi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, dan juga cabang-cabang ekonomi kreatif harus digerakan.

Ia juga meminta agar anggaran APBD Kepri tersebut harus berorientasi ke arah itu. Dimana Disnaker Kepri yang bertangung jawab harus bisa memberikan terobosan dalam hal ini.

"Itu tugas Disnaker Kepri untuk menghidupkan BLK agar anak-anak memiliki keahlian sehingga bisa berdikari dan bahkan bisa mandiri. BLK bisa membuka pelatihan pengelasan, perbengkelan dan lainnya yang sifatnya keterampilan. Saya yakin, bila ini berhasil maka angka pengangguran akan berkurang jauh," imbuhnya.(eza)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar