Karimun

Penerimaan PBB Karimun Lampaui Target

Karimun - Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) Kabupaten Karimun hingga saat ini telah melampaui dari target yang ditentukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp Rp6,4 miliar dari Rp 5,5 miliar yang ditargetkan.

“Angka Rp6,4 Miliar itu diperoleh per akhir Oktober kemarin, dan masih ada sisa dua bulan lagi untuk mengakumulasikan jumlah keseluruhan pendapatan dari PBB,” ujar DR Kamarulazi S.Sos, M.Si, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun di ruang kerjanya, kemaren.

Ia mengatakan, PBB adalah salah satu ikon kekuatan. Pemkab Karimun akan berupaya mengelola dengan baik dari PBB yang telah dibayarkan oleh masyarakat demi kesejahteraan rakyat.
"Kami kelola dengan baik dan ini apresiasi wajib, bahwa ke depannya bisa menularkan kepatuhan, ketertiban dan bayar di awal dan ini penting untuk stabilitas fiskal di kota," kata dia.

Kamarulazi menambahkan, dalam pelayanan PBB, pemerintah membuat terobosan, yaitu kerjasama dengan perbankan. Hal itu memudahkan jasa layanan pembayaran.
"Untuk memudahkan akses masyarakat bayar pajak, kami kerjasama dengan perbankan. Kalau perbankan, masyarakat bisa bayar PBB ke kasir, `Mobile banking`, sehingga yang dari luar kota bisa tinggal memasukkan nomor ID di internet," kata dia.

Ia mengakui, tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar sudah jauh lebih baik. Namun, pihaknya tetap mengingatkan jika telat membayar pajak, akan ada denda yaitu 2 persen per bulan.
Ditambahkan Kamarulazi, semua ini bukan hanya kesadaran wajib pajak untuk membayar tapi juga dipengaruhi program yang dibuat Bapenda Karimun dalam menarik antusias warga untuk membayar pajak seperti pemberian hadiah bagi wajib pajak yang tepat waktu dalam melunasi pajak.

“Bukan hanya faktor kesadaran memenuhi kewajiban tapi kami juga membuat inovasi baru inovasi terbaru dalam sistem pembayaran pajak oleh masyarakat berbasis online untuk menambah fasilitas kepada wajib pajak daerah untuk melaksanakan penyampaian Surat pemberitahuan Pajak Daerah secara online (e-SPTPPD) ,” katanya.

Kamarulazi secara teknis menjelaskan, sejak pemerintah pusat menyerahkan PBB kepada masing-masing daerah pada tahun 2014 silam, setiap tahunnya potensi itu terus digenjot. Hingga saat ini mampu melampaui batas dari yang ditargetkan. “Untuk penerimaan PBB tahun 2017 kemarin pun kita mampu melampaui target. Yakni Rp5 Miliar lebih dari Rp4,5 Miliar yang ditargetkan. Angka tersebut diperoleh dari 70.000 wajib pajak,” kata Kamarulazi.

Kamarulazi optimis,untuk tahun 2019 mendatang, Bapenda Kabupaten Karimun menargetkan penerimaan yang lebih besar lagi, yakni harus mencapai Rp7 Miliar. “Mudah-mudahan bisa tercapai. Memang WP terbanyak adalah dari PBB, bahkan sampai ke pelosok atau pulau-pulau dan potensinya pun cukup besar,” kata Kamarulazi lagi

Hanya saja, dari 70.000 WP yang ada, harus dimutakhirkan lagi sampai data betul-betul valid, dan tidak ada kesalahan nama atau luas objek pajaknya. Karena bisa jadi luas objek pajak sudah berubah jadi lebih kecil atau lebih luas, setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). (hhp)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar