Anambas

DPRD TindakLanjuti Pencurian Pasir Warga.

ANAMBAS (HK) - Kontroversi dugaan  pencurian pasir dilahan  warga oleh  PT Subota Internasional Contractor pemenang tender Pembangunan Landasan Pacu Bandara Letung Anambas terus bergulir.  Pasalnya laporan yang disampaikan Julius (pemilik lahan,red) ke Komisi III DPRD langsung ditindaklanjuti oleh Wakil Rakyat tersebut.

Seperti diketahui kuat dugaan pemenang lelang pembangunan runway Bandara Letung telah mengeruk pasir lahan warga. Ironinya pengerukan pasir tersebut tanpa izin dan koordinasi dengan pemilik lahan dan telah berlangsung sejak tahun 2016 silam.

Akibat hal ini pemilik lahan ditaksir mengalami kerugian mencapai kurang lebih  Rp5 milliar atau sekitar 25 ribu meter kubik pasir yang telah diambil.

"Ini menjadi atensi kami, usai reses dipastikan DPRD akan memanggil sejumlah pihak terkait pengerukan pasir milik warga, agar persoalan ini tidak berlarut-larut, ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD KKA Muhammad Dai, Kamis (8/11)

Menurutnya, usai reses DPRD akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub dan LH) untuk meminta sejumlah keterangan. "Dishub LH untuk mempertanyakan terkait pembangunan bandara, sedangkan BPN untuk mempertanyakan benar atau tidak status lahan tersebut milik warga dan status suratnya, agar semuanya clear,"jelasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menguraikan, sejumlah bukti kepemilikan lahan telah disampaikan Julius ke pihaknya, antara lain foto copy alas hak dan bukti pembayaran pajak terhadap lahan tersebut. "Setelah kita panggil BPN dan Dishub LH makan akan turun langsung ke lokasi pengerukan pasir tersebut,"jelasnya.

Bahkan kata Dai, apabila ada keterkaitan dengan kepala bandara maka akan juga dipanggil."Kalau memang dia sebagai kepala bandara tidak ada keterkaitan, namun apabila dia jadi PPTK tentu ada keterlibatan, sampai saat ini kita masih belum tahu,"tukasnya.

Perlu ditegaskan kata dia, secara aturan kalau tanah masyarakat, tentu kontraktor harus ada perundingan dengan masyarakat apakah free, dibayar atau ada kompensasi lain. "Kalaupun  tanah pemda juga harus ada mekanisme sebab dalam kontrak jelas tanah penimbunan itu dibayar bukan geratis, tak mungkin main caplok aja lahan orang,"sesalnya.

Dai mengaku khawatir, apabila persoalan ini  tidak ditindak lanjuti maka, maka kontraktor akan semana-mena dan masyarakat lain juga akan dibuat sama.

Sementara itu pihak kontraktor  PT Subota internasional Contraktor belum bisa memberikan penjelasan terkait aduan Julius. Soni Perwakilan Perusahaan berjanji akan memberikan klarifikasi besok, Sabtu (9/11).  (yud)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar