Tanjung Pinang

Kaji Ulang Proyek Gurindam 12

TANJUNGPINANG (HK)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengkaji ulang pelaksanaan proyek Gurindam 12 yang mulai berjalan.  Pasalnya, ditengah defisit ekonomi yang dialami Provinsi Kepri saat ini, banyak program prioritas lainnya yang lebih penting untuk diprioritaskan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kepri fraksi PKS/PPP Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Kamis (8/11).

Dikatakan Iskandarsyah, sejak awal, sebelum APBD 2018 disetujui pihaknya tidak menyetujui kegiatan ini dan minta ditunda untuk dikaji dulu.

"Setahu saya juga ada beberapa fraksi yg lain yg minta ditunda. Bukan kita tidak pro kepada pembangunan apalagi infrastruktur. Dan bukan kita tidak ingin kota Tanjungpinang indah dan  bagus tapi menurut kita itu belum prioritas," ungkapnya.

Menurut Iskandarsyah, masih banyak program bidang pendidikan dan kesehatan,  kesejahteraan masyarakat tidak mampu serta infrastruktur lainnya yang perlu diprioritaskan.

"Apalagi kekuatan fiskal/keuangan Kepri belum kuat untuk mendukung program in. Kecuali pemprov harus tingkatkan PAD dalam proyeksi tiga tahun ke depan," ungkap Iskandarsyah.

Dijelaskan anggota Komisi II DPRD Kepri ini, selama ini Pemprov hanya mengandalkan uang dari pembagian pusat dan pajak kenderaan bermotor.

"Tidak ada yang serius untuk mencari sumber pendapatan lainnya.  Padahal sejak tahun 2013 saya sudah meminta untuk memperjuangkan saham 10% blok Gas di Natuna. Selain itu, memperjuangkan pendapatan dari Laut terutama dengan adanya UU no 17 tahun 2018 tidak ada lagi monopoli dari Pelindo terhadap bisnis di laut dan diperkuat UU no 23 2014 bahwa pemprov memiliki wewenang untuk mengelola 0-12 mil laut,"ungkap Ing Iskandarsyah.

Ditambahkan, Fraksi PKS-PPP pun lanjut Iskandarsyah lebih cendrung mengharapkan anggaran yang ada kini dimanfaatkan benar-benar untuk membenahi jalan ibukota Tanjungpinang yang saat ini menjadi kawasan rawan banjir.

"Jika intensitas air hujan nya tinggi maka kawasan tersebut selalu jadi langganan banjir. Untuk itu, Pemprov memperlebar jalan jalan di kota Tanjungpinang," tegas wakil rakyat daerah pemilihan Karimun ini.

Dari aspek Amdal-pun, lanjut Ing Iskandarsyah dibuatnya terbaru buru.  Sehingga anggota fraksi PKS-PPP yang duduk di komisi 3 pun tidak mengatahui secara pasti terkait jalannya proyek Gurindam 12 tersebut.

"Tapi kembali lagi, terserah Pemerintah pemprov,  yang jelas kami sudah sampaikan ini setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan konstuen kami," ungkap Ing Iskandarsyah.

Apalagi, lanjut Iskandarsyah hal ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab dewan sebagai wakil masyarakat kepada masyarakat.

Pantau

Terpisah, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapeknas) Kepri, Andi Anhar Chalid menyatakan akan terus memantau pelaksanaan proyek multiyers Jalan Lingkar Gurindam 12 di Tanjungpinang yang akan menelan anggaran sebesar Rp520 miliar.

Hal itu dilakukan atas kecurigaan pihaknya sejak dari awal proses pelaksanaan proyek tersebut yang diduga sarat KKN dan manipulasi data. Termasuk dugaan persekongkolan oleh kelompok kerja (Pokja) dan pemenang tender pekerjaan yang pelaksanaannya melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepri

"Kita akan terus pantau pelaksanaan kegitan proyek tersebut," ujar Andi Anhar Chalid  yang juga Ketua Dewan Penasehat Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepri, Kamis (8/11).

Andi memprediksi, proses pelaksanaan kegiatan proyek tersebut bakal tidak sesuai dengan progres sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak rencana pekerjaan sebelumnya. Hal itu didasari atas pantauan yang dilakukan, dimana pelaksanaan pekerjaannya yang terkesan lambat.

"Bisa kita lihat, sejak dimulainya pekerjaan tersebut beberapa waktu lalu, hingga saat ini hanya berapa persen saja yang telah dikerjakan. Perkiraan kita, progres penyelesian proyek tersebut bakal molor nantinya," ucap Andi.

Disinggung tentang rencana pihaknya akan melaporkan terhadap pelaksanaan proyek tersebut ke Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Andi menyebutkan hal itu tetap akan dilakukannya.

"Hal itu tetap akan kita laporkan. Lihat saja nanti bagaimana perkembangannya," ujar Andi.

Sebelumnya Andi menyebutkan, tentang kecurigaan dalam proses awal pelaksanaan proyek tersebut yang sarat KKN, termasuk dugaan persekongkolan oleh Pokja dan pemenang tender pekerjaan yang pelaksanaannya melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepri

"Jika pelaksanaan proyek tersebut dimulai dengan cara-cara manipulatif dan tidak jujur, tentunya akan bermasalah dan yang dirugikan masyarakat Tanjungpinang dan Kepri umumnya. Setelah itu, apabila pelaksanaan proyek tersebut gagal, berapa miliar lagi Pemprov Kepri akan mengeluarkan uang seperti halnya pelaksanaan proyek Jembatan I Dompak tersebut," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya bersama sejumlah rekanan kontraktor yang tergabung dalam Gapeknas Kepri bertekad akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Salah satunya termasuk ajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan juga laporan ke KPK.

"Secara umum, kita sangat mendukung salah satu program pemerintah daerah saat ini untuk membangun proyek Gurindam 12 tersebut. Salah satu tujuannya adalah akan mempercantik Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepri ini nantinya. Namun kita harapkan, proses pelaksanaan kegiatan proyek itu harus benar-benar dilakukan secara terbuka, jujur, dan sesuai aturan berlaku," tuturnya.

Lebih jauh, mantan anggota DPRD Provinsi Kepri ini menyatakan ketidakyakinanannya terhadap pelaksanan proyek tersebut dapat terlaksana tepat waktu sebagaimana mestinya. Prediksi itu disampaikan, setelah melihat latar pelakang PT GN yang memenangkan pelaksanaan pekerjaan itu, diduga telah memiliki sejumlah masalah di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya, Jambi, Sumatera Barat, Banten dan Bandung.

"Dengan latar belakang bermasalah di berbagai daerah itu, saya yakin pelaksanaan proyek ini juga bermasalah kemudian hari. Kita lihat saja nanti jika tidak percaya," ucapnya.

Ketua DPD LSM ICC Kepri, La Ode Kamarudin juga menyatakan terus memantau perkembangan proyek yang bakal mengabiskan uang rakyat ratusan miliar tersebut. Hal dimaksud untuk melihat sejauh mana progres pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut agar tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa pihak lainnya.

Disebutkan, sebelum pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan, pihaknya juga sudah mencium dan mendengar adanya dugaan unsur KKN sejak dari proses pelalangan hingga akhirya dimenangkan oleh pihak PT Gunakarya Nusantara (GN) dengan kontrak penawaran senilai Rp487 miliar.

"Kita juga mendengar bahwa perusahaan yang memenangkan proyek tersebut memiliki trek rekor pekerjaaan yang memiliki masalah di beberapa daerah di tanah air sebelumnya. Untuk itu, kita tidak ingin hal itu terjadi di daerah ini," kata La Ode.

Sekedar diketahui, proses pelaksanaan pekerjaan proyek itu sendiri telah resmi dilaksanakan, melalui peletakan batu pertama oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun di lokasi proyek depan Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (12/10) lalu.

Terpisah, Rodi Yantari selaku PPTK proyek tersebut ketika dikonfirmasi Haluan Kepri, Selasa (16/10) enggan memberikan komentar dengan alasan harus mendapatkan izin dari pimpinanannya dulu selaku Kepala Dinas PUPR Kepri yakni Abu Bakar.

"Saya belum berani mengomentarai hal tersebut, sebelum izin dari pimpinanan," ucapnya Rodi singkat.



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar