Korupsi Dana Adum Rp3,1 Miliar

Eks Kadissos Karimun Dituntut 8,6 Tahun

TANJUNGPINANG (HK)- Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan, dituntut selama 8 tahun dan 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai terdakwa dugaan kasus korupsi dana administrasi umum (Adum) di Dinsos  Karimun tahun anggaran 2014-2016 sebesar Rp 3,1 miliar, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (7/11).

Disamping tuntutan tersebut, JPU dari Kejari Karimun Amelia SH juga memberi tambahan hukuman kepada Indra Gunawan, berupa denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp2 miliar.

"Jika tidak dapat membayarkan, maka harta benda milik terdakwa akan disita oleh negera, apabila harta benda miliknya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman 4 tahun 3 bulan kurungan," ucap JPU.

Dalam sidang kasus yang sama secara terpisah di ruangan dan majelis hakim yang sama, JPU juga menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa Ardiansyah selaku Bendahara di Dinsos Karimun saat itu selama 7 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa Ardiyansyah juga dituntut untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar.  Namun jika tidak dapat membayarnya, makan akan dikenakan hukuman tambahan selama 3 tahun 9 bulan penjara.

Menurut JPU, perbuatan kedua terdakwa telah terbuksi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara dalam kegiatan pengelolaan dana administrasi umum (Adum) di Dinsos Karimun tahun anggaran 2014-2016.

"Perbuatan terdakwa dinilai terbukti melanggar ketentutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 jo pasal 64 KUHP," ujar JPU

Terhadap tuntutan tersebut, terdakwa didampingi penasehat hukumnya menyatakan, akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis pada majelis hakim dipimpin Iriati Khoirul Ummah SH MH didampingi Joni Gultom SH dan Suherman SH pada sidang sepekan mendatang.

Sekedar diketahui, kasus bermula tahun 2014 hingga 2016 adanya bantuan dana melalui APBD yang sedianya dipergunakan dalam pengelolaan mata anggaran belanja berupa barang dan jasa untuk kegiatan sosial. Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ketentuan dengan melakukan pemotongan terhadap anggaran tersebut.

Untuk anggaran kegiatan administrasi umum sendiri, sebagaian diduga telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai DIPA, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, berupa pembayaran angsuran mobil, serta angsuran kredit di Bank.

Hal itu dilakukan terdakwa melalui manipulasi SPJ belanja anggaran secara fiktif, di mana uang tersebut yang telah didapatkan dipergunakan untuk keperluan pribadi, bukan keperluan kantor. Kasus tersebut kemudian dilakukan pengusutan oleh Satreskrim Polres Karimun. (nel)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar