Karimun

Anggaran Pengawasan PDAM Dihapus

ket foto: Kolam penampungan air PDAM Tanjungbatu nampak keruh. Anggaran pengawasan air di PDAM selalu ditolak. foto: ILHAM

KARIMUN (HK)-Dinas Kesehatan Karimun setiap tahun selalu mengajukan anggaran untuk pengawasan dan pengecekan keseimbangan PH (potensial hidrogen) air di PDAM Tirta Karimun baik di Pulau Karimun maupun Tanjungbatu dengan besaran Rp100 juta. Namun, dana yang diajukan Dinkes tak pernah terealiasi atau diduga dihapus saat pembahasan anggaran.

"Kami setiap tahun selalu mengajukan anggaran pengawasan air bersih PDAM dalam APBD. Namun, setiap kali anggaran kami ajukan, selalu saja tak pernah terealisasi. Meski begitu, kami tetap terus mengajukan setiap tahun," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi ketika dikonfirmasi, Kamis (8/11).

Kata Rachmadi, anggaran yang diajukan itu untuk biaya petugas yang turun ke lapangan guna mengecek sampel PH air, meneliti keseimbangan PH dengan mengirimnya ke laboratorium. Anggaran itu juga diperuntukkan itu biaya tim dari lembaga kesehatan lingkungan seperti PT Sucofindo.

"Dengan tidak adanya anggaran pengawasan PDAM tersebut, maka kami tidak bisa melakukan pengawasan ataupun mengecek keseimbangan PH air yang ada di PDAM. Dengan begitu, kami tidak bisa memastikan apakah air yang digunakan masyarakat itu layak bersih atau bukan," terangnya.

Rachmadi menyebut, pihaknya terakhir kali menerima kuncuran dana pengawasan air PDAM pada 2013 lalu. Begitu dana itu turun, maka petugas langsung turun melaksanakan fungsinya untuk turun dengan mengambil sampel air, membawa dan melakukan pengecekan di laboratorium bersama tim kesehatan lingkungan.

"Saya akan terus memperjuangkan agar dialokasikan anggaran untuk pengawasan pengolahan air PDAM di Tanjungbatu. Jika ada staf kami di kesehatan lingkungan yang turun mengecek kandungan air tersebut. Maka setidaknya kita mengetahui kalau air yang dikonsumsi masyarakat bersih atau tidak," tuturnya.

Sementara, Bupati Karimun Aunur Rafiq tak mengetahui kalau Dinas Kesehatan selalu rutin mengajukan anggaran untuk pengawasan air bersih, namun anggaran itu tak pernah terealiasi. Bupati Rafiq berjanji akan mempertanyakan hal itu kepada Kepala Dinas Kesehata Karimun, Rachmadi.

"Saya akan cek kepada Dinas Kesehatan. Kalau memang Dinkes selalu mengajukan setiap tahun namun tak pernah ada, bisa jadi karna anggaran yang tidak cukup. Saya akan lihat dulu kasus ini, saya tak mau berkomentar terlalu jauh. Saya akan tanyakan kepada Dinas Kesehatan," ungkapnya.

Aunur Rafiq memberikan atensi besar untuk pengawasan air bersih untuk PDAM. Menurut dia, jika pada 2019 mendatang Dinkes kembali mengajukan anggaran tersebut, maka dia meminta kepada Bappeda Karimun untuk merespon kegiatan itu, karena air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak.   

Kebutuhan Dasar

Ketua LSM Kiprah, Jhon Syahputra mendesak Pemkab Karimun untuk memperioritaskan pengawasan air bersih yang dikelola PDAM. Sebab, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak atau menghapus anggaran pengawasan air bersih.

"Untuk pengawasan air bersih tak ada tawar menawar. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita meminta kepada Pemkab Karimun agar jangan main-main jika sudah bicara soal air bersih, karena itu merupakan hak dasar bagi masyarakat. Maka dari itu, kita minta agar prioritaskan anggaran pengawasan air bersih," ungkap Jhon, kemarin.

Menurut dua, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dalam pasal 2 dijelaskan, setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang dipoduksinya aman bagi masyarakat.

Sementara, dalam pasal 3 poin tiga disebutkan, pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Proses Penyidikan

Pengawasan air bersih di PDAM Tirta Karimun Cabang Tanjungbatu itu sudah masuk dalam ranah penyidikan Kejaksaan Negeri Karimun Cabang Tanjungbatu. Kasus dugaan korupsi anggaran operasional bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di PDAM Tanjungbatu itu sudah memeriksa sejumlah saksi.

"Status kasus dugaan korupsi anggaran operasional BBM di PDAM Tanjungbatu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait dalam kasus itu, mulai dari manajemen PDAM Tanjungbatu, Badan Pengawas hingga masyarakat selaku pelanggan," ungkap Kacabjari Tanjungbatu, Aji Satrio Prakoso, Rabu (7/11).

Kata Aji, hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa 28 orang saksi. Kendati statusnya sudah penyidikan, namun pihaknya belum menemukan calon tersangka. Penyidik masih berupaya untuk meminta audit dari BPKP Kepri terkait dugaan penyelewengan anggaran operasional BBM jenis solar.

"Modus yang digunakan oleh oknum PDAM Tirta Karimun Cabang Tanjungbatu dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan melakukan pelaporan penggunaan BBM solar untuk mesin produksi air yang tidak sesuai dengan fakta belanja yang sebenarnya. Perbuatan yang dilakukan adalah dengan membuat nota sendiri serta melakukan mark up baik harga maupun jumlah bahan bakar solar," jelasnya. (ham)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar