Pendidikan

Menghidupkan Sekolah Swasta, Perlu Komitmen Pemerintah

Bambang Soediono, Pendiri SMK MHS Batam

BATAM (HK) - Pendiri Yayasan Citra Manunggal Saya menaungi SMK Multi Studi High School (MHS), Bambang Soediono, mengatakan bila pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan sekolah-sekolah swasta, maka harus komitmen terhadap kebijakan pendidikan yang dibuat.  

Sejauh ini ia melihat, setiap kebijakan pendidikan dibuat pemerintah selalu dilanggarnya. Akibatnya berdampak pada keberlangsuangn sekolah-sekolah swasta. Salah satunya terkait kebijakan penerapan kuota PPDB terhadap sekolah negeri,   setiap tahun selalu dilanggarnya. Hal ini berakibat negatif terhadap kelangsungan pendidikan di sekolah swasta karena siswa diterima hanya muntahan dari sekolah negeri.   

"Kenapa saya bilang pelanggaran kebijakan pendidikan olrh pemerintah berdampak pada kelangsuangn sekolah swasta, coba kita lihat kebijakan di PPDB, setiap sekolah negeri itu telah diberi kuota masing-masing disesuaikan ruang tersedia. Namun tiba-tiba kuota itu dilanggarnya membuat siswa baru membludak, malah biar semua siswa terakomodir dibuatlah double shift. Hal inilah mengakibatkan sekolah swasta kekurangan siswa jadinya," ujarnya, Senin (12/11).         

Ia menyarankan agar PPDB dilakukan pemerintah berkeadilan dan merata, maka komitmen kuota itu harus dijaga karena sekolah swasta yang berdiri itu sangatlah banyak dan butuh siswa. Bila setiap PPDB dimasing-masing sekolah negeri kuotanya dilanggar, diyakini Bambang, lambat laun sekolah swasta ini akan mati secara perlahan karena kekurangan siswa.
 
"Saya pikir kalau pemerintah komitmen terhadap kuota PPDB, masyarakat juga tidak akan memaksa anaknya harus masuk sekolah negeri. Kalau terkait soal demo mendemo masyarakat itu kan biasa, karena keinginannya harus tercapai. Tapi kalau pemerintah bijak memberikan pengertian dan tidak dikaitkan dengan politik, pasti masyarakat juga akan menyadari," katanya.

Dinilai Bambang sejauh ini sekolah swasta tidak berharap meminta duit atau bantuan lainnya kepada pemerintah. Namun yang diharapkan sekolah swasta dari pemerintah itu adalah penegakan kebijakan PPDB dijalankan sesuai aturan yang telah dibuat. Hal ini agar tidak terjadi ketimpangan jumlah siswa di antara sekolah negeri dengan swsata.

"Kita sekolah swasta ini tidak meminta duit atau bantuan dari pemerintah. Namun yang kita harapkan kebijakan dalam pemerataan siswa, karena kalau terjadi ketimpangan siswa, maka sekolah swasta ini lambat laun akan mati. Kalau bicara harus bersaing dengan kualitas, semua sekolah swasta memberikan pendidikan berkualitas. Namun tentunya semua itu berpulang kepada jumlah siswa dimiliki dalam upaya melengkapi sarana dan gaji tenaga pendidik ini. Kalau jumlah siswa sedikit, bagaimana kita bisa membangun sarana dan memberikan kesejahteraan guru jadinya," katanya.

Menurutnya, sedikitnya jumlah siswa di sekolah swasta ini sangat berdampak terhadap kelangsungan pendidikan. Karena jumlah guru yang dibutuhkan tidak bisa dikurangi harus disesuikan dengan jumlah mata pelajaran yang ada.  "Jangan pemerintah mengembar gemborkan sekolah swasta itu sebagai penunjang sekolah, kalau pada akhirnya tidak pernah dipedulikan. Karena bukan keuntungan didapat sekolah swasta ini, sudah bisa berjalan saja dan biaya operasional tertutup cukup hebat. Kalau cari keuntungan dari sekolah dari mana untungnya, biaya operasional cukup besar, kecuali kalau gaji guru ditanggung pemerintah, baru dikatakan untung," jelasnya.

Meski diakui sejauh ini bantuan dari pemerintah itu ada, namun tidak sesuai dengan idealisme pihak sekolah swsata. Seperti  bantuan diberikan berupa pembangunan sekolah, namun tempatnya ditentukan pemerintah. Begitu pula waktu pembangunan dibatasi harus tepat waktu. Dan lebih parah lagi, bantuan berupa swakelola, sekolah yang harus mengurus materialnya.

"Masa kepala sekolah harus jadi kontraktor mengurus material besi, semen dan lainnya. Inikan merepotkan sekolah. Meski sejauh ini SMK MHS tidak menerima bantuan dari pemerintah, namun kualitas pendidikan itu menjadi target utama, karena harus melahirkan  siswa berkualitas, dengan harapan SMK MHS Batam sebagai tujuan pendidikan masyarakat,"ucapnya.



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar