Diduga Lakukan Politik Uang di Sungaibeduk

Hari Ini Bawaslu Periksa Walikota Batam

BATAM (HK)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kota Batam, hari ini akan memeriksa Walikota Batam, HM Rudi SE, terkait dugaan kampanye politik uang yang dilakukannya di Kecamatan Sungaibeduk, Minggu lalu. Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan Bawaslu, setelah menerima laporan dan pemeriksaan para saksi, beserta bukti bukti berupa rekaman video dan foto.

Komisioner Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Pengawas Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Nopialdi Tanjung menuturkan, setelah melakukan rapat pleno pihaknya memutuskan untuk melakukan pemanggilan dan memeriksa kepada Walikota Batam, HM Rudi SE.

"In sya Allah, hari ini kami melakukan sebuah pemeriksaan kepada Pak Walikota Batam HM Rudi SE, tentang keterlibatannya dalam acara kampanye Celeg DPR RI Partai Nasdem, Nyat Kadir, atas adanya dugaan politik uang," kata Nopialdi Tanjung.

Artinya, ungkap Nopialdi, dalam pemeriksaan tersebut kita memberikan kesempatan kepada Walikota Batam memberikan keterangan dan klarifikasi, tentang temuan di lapangan sesuai dengan hal yang telah dilaporkan masyarakat beserta barang bukti.

"Apapun nanti hasil pemeriksaan, tentu akan disesuaikan dengan fakta faktanya yang ada. Kemudian kita lakukan Rapat Pleno bersama pihak Gakkumdu Batam, untuk mendapatkan sebuah keputusan yang tepat," ungkapnya.

Diterangkan Komisioner Bawaslu, sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan tanggapan apakah pihak terlapor (Rudi) bersalah, dalam adanya dugaan kampanye politik uang itu. "Yang jelas. Sekarang ini yang ada, baru ada dugaan politik uang yang disertakan dengan bukti-bukti. Untuk ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu Batam, sebelum kami limpahkan ke Gakkumdu Batam," papar Nopialdi.

Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza saat dimintai keterangan tentang pemanggilan Rudi SE mengatakan, untuk menjawab pertanyaan dari awak media, sudah dilimpahkan kepada  Komisioner Kordiv Penindakan Pelanggaran (P2) Bawaslu Batam, Bosar Hasibuan.

"Penanganan dari awal dilakukan oleh Kordiv P2 Bawaslu Batam, Bosar Hasibuan. Karena itu, bagaimana kejelasannya silahkan minta  tanggapan ke Kordiv P2 Bawaslu," kata Reza.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Walikota Batam HM Rudi SE, diduga melakukan pelanggaran kampanye terbuka Caleg DPR RI Partai Nasdem dan Capres RI Nomor Urut 01 di Kawasan Industri Batamindo di Kecamatan Sungaibeduk, Minggu lalu.

Akibatnya, dugaan kampanye politik uang itu dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu Kota Batam yang dilengkapi dengan dokumen dan beberapa barang bukti berupa rekaman foto dan  video.

"Dugaan kampanye tersebut disisipkan pada acara silaturahmi Walikota , Wakil Walikota, Caleg DPR RI Partai Nasdem, Drs Nyat Kadir bersama masyarakat Sungaibeduk penerima sebuah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa (19/11) lalu, di CC Batamindo," kata Reza.

Kemudian, imbuhnya, dalam video unggahan akun medsos beratas nama Andini Fransiska Gabe tersebut, sempat viral lantaran Rudi SE mengkampanyekan seorang Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Nasdem dan Calon Presiden Jokowi - Ma'ruf Amin.

Dan Komisioner Bawaslu Batam Divisi Hukum Mangihut Rajagukguk menerangkan, adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Walikota Batam beserta oknum anggota DPR RI itu, pihaknya sudah menerima sebuah laporan resmi dari salah seorang masyarakat Batam yang ikut menyaksikan acara tersebut.

"Kami Bawaslu Batam sangat mengapresiasi langkah yang telah diambil masyarakat, dan datang melapor ke Bawaslu Batam. Ini akan kita tindaklanjuti hingga tuntas. Sehingga di ketahui siapa yang salah dan tindakanhukum yang akan diberikan," kata Mangihut.

Mangihut Rajagukguk juga menjelaskan, jika terbukti adanya pelanggaran kepala daerah yang berkampanye. Namun tidak mengambil cuti, dan ada pelanggaran kampanye money politik disitu, jelas sudah melanggar aturan.

"UU dan pasalnya sudah sangat jelas. Yakni, Pasal 547 di UU Nomor. 7 tahun 2017. Setiap pejabat negara yang sudah/dengan sengaja membuat keputusan atau sudah melakukan tindakan yang menguntungkan sendiri atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam massa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau di denda paling banyak Rp. 36 juta," tegasnya. (vnr)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar