Sekelompok Orang Duduki Lahan Developer

Tim Terpadu Bubarkan Paksa

Tim terpadu Kota Batam membubarkan sekelompok orang yang menduduki lahan developer di Tanjung Riau, Sekupang.

SEKUPANG (HK) -- Tim terpadu Kota Batam yang terdiri dari Satpol PP dan TNI serta Polisi membubarkan sekelompok orang yang menduduki lahan yang sedang dikerjakan oleh pengembang Rabhayu, tepatnya di Tanjung Riau, Sekupang, Rabu (5/12) siang.

Tak hanya mengusir mereka, pohon pisang yang sebelumnya ditanami oleh sekelompok orang tersebut dicabuti para petugas dari lahan tersebut.

Diketahui, pada bulan November tahun lalu, para pekerja pembangunan perumahan ini tak bisa bekerja karena selalu diganggu oleh sekelompok orang tersebut. Diketahui bahwa sekelompok orang itu menyatakan kalau dulunya mereka merambah dan menebas pepohonan disana serta membuat surat tebas yang dikeluarkan oleh lurah Pulau Buluh pada tahun 1990 silam.

Dilakoksi pun, para petugas itu pun langsung mengusir warga yang tak berkepentingan. Pembubaran sekelompok orang itu sempat memanas karena diduga belum menerima ganti rugi sebesar Rp2 miliar.

Poraem Sinambela, Kasi Pengamanan lingkungan dan Patroli Ditpam BP Batam dilokasi mengatakan memang permasalahan ini sudah lama sejak tahun 2015 silam. Kemudian kembali diawal pada pertengahan bulan November lalu, sekelompok orang ini menduduki kantor pengembang Rabhayu di Sei Panas.

"Mulanya sekelompok orang menduduki kantor Deplover Rabhayu di Sei Panas. Kemudian pihak kepolisian melakukan mediasi disana dengan meminta bantuan dari Tim Terpadu, makanya kita turun hari ini," kata Poraem dilokasi.

Seketika itu pihak Kepolisian melakukan mediasi dengan pihak pengembang atas nama Sarmudin Sinaga. Bahkan sebelumnya pengembang tersebut ditekan dengan meminta ganti rugi diatas kewajaran dengan meminta sebesar Rp 2 miliar.

Oleh karena itu, tim terpadu diturunkan dan menyelesaikan persoalan ini. Sebab dari awal pihak pengembang sudah memiliki HPL dan PL pada tahun 2010. Kemudian pihak mengembang sudah mengantongi HGB dan sertifikat bahkan sudah clear and clean dari BP Batam.

"Pihak pengembang sudah mengantongi semua perijinannya dari BP Batam. Jadi kalau gini terus diganggu kapan lagi mau maju perekonomian Batam. Padahal BP Batam terus menggencarkan agar investor masuk ke Batam ini," sambungnya kembali.

Bahkan, seharusnya pihak pengembang sudah mengKPR kan perumahan ini. Tak hanya itu, pembangunan perumahan ini sudah rampung 80 persen. Namun karna diganggu mereka ini, akhirnya terganggu.

"Seharusnya pembangunan perumahan ini sudah rampung 80 persen. Namun karena terganggu terus akhirnya belum kunjung selesai pembangunannya," kata dia menjelaskan.

Masih lanjutnya, pembangunan ini pun sudah berlangsung sejak tahun 2015 silam hingga 3 tahun lamanya tak kunjung selesai. Maka dari itu, kita juga meminta kepada pengembang agar tetap melanjutkan pengerjaannya karena situasi sudah aman dan kita juga sudah membuat perjanjian antara mereka agar diganggu lalu.

Hingga berita diunggah, telah dilakukan perjanjian dengan perwakilan sekelompok orang dilokasi, akhirnya sekelompok orang tersebut meninggalkan lokasi. Akan tetapi Tim Terpadu masih berjaga-jaga di lokasi. (ded)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar