Kasus Kunker 2015

Anggota DPRD Bintan Kembalikan Uang

TANJUNGPINANG (HK)-  Sejumlah oknum anggota DPDR Bintan dikabarkan telah mengembalikan uang negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp76 juta saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta tahun 2015 silam.

Hal itu terungkap setelah hasil proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri selama beberapa bulan terakhir.  Dugaan ini mengemuka setelah elemen masyarakat melaporkan perjalanan dinas fiktif di DPRD Bintan tahun 2015 lalu.

"Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan selama ini, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti dokumen yang kita kumpulkan, didapati adanya kelebihan bayar dalam kegiatan Kunker di DPRD Bintan saat itu sebesar Rp76 juta. Jumlah uang itu seluruhnya sudah disetorkan kembali oleh pihak penyelenggara kegiatan di DPRD Bintan ke kas negara," ucap Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Fery Tass SH MH MSi, Selasa (4/12).

Ditanya, apakah benar ada bukti penyetoran kelebihan bayar sebesar Rp76 juta dimaksud ke kas negera, Fery Tass menyatakan ada diperlihatkan melalui bukti Surat Tanda Setor (STS) oleh pihak bendahara di Sekretariat DPRD Bintan kepada tim penyidiknya.

"Setelah kita telusuri, ternyata benar ada bukti Surat Tanda Setor ke kas negara dengan jumlah uang sebesar Rp76 juta. Pengembalian uang itu sekitar Oktober 2018 lalu,"ucap Fery Tass.

Kendati demikian, lanjut Fery Tass, proses penyelidikan dugaan kasus tersebut masih terus dilakukan sampai adanya petunjuk dari gelar perkara bersama pimpinannya, apakah dilanjutkan atau dihentikan. "Proses penanganan perkara tersebut baru sebatas penyelidikan, dan masih terus berjalan," ucapnya,

Disampaikan, bahwa esensial dari proses penanganan perkara dugaan kasus korupsi yang dilakukan selama ini adalah bagaimana untuk mengembalikan kerugian negara dan bukan semata-mata untuk menghukum seseorang dengan memasukan mereka ke penjara.

"Hal tersebut termasuk bagi mereka yang tengah diproses di persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Jika para tersangka atau terdakwa itu mau mengembalikan kerugian negara, tentu ada pertimbangan lain untuk bisa meringankan hukuman mereka. Begitu juga sebaliknya," ujar Fery Tass.

Sebagaimana diberitakan dalam proses penyelidikan dugaan kasus tersebut, sedikitnya 11 orang anggota DPRD Kabupaten Bintan telah diperiksa  penyidik Kejati Kepri  beberapa bulan lalu, termasuk sejumlah pihak terkait lainnya.

Pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Bintan termasuk pihak terkait itu sebagai bahan pengumpulan data dan keterangan untuk memperjelas proses penyelidikan yang dilakukan.

Dalam kasus ini, sebelumnya Kabag Keuangan DPDD Bintan, Dra Sa’diah telah beberapa kali diperiksa tim penyidik Kejati Kepri. Selain itu mantan Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi SH, termasuk Sekretaris DPRD (Sekwan) Bintan tahun 2015, Agustiawarman dan Sekwan Bintan saat ini, Edi Yusri juga telah diperiksa.

Dugaan kasus ini berawal dari lapor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Crisis Center (ICC) Kepri, La Ode Kamarudin ke Kejari Tanjungpinang pada 4 April 2017 lalu, kemudian diteruskan ke Kejati Kepri.

La Ode mengatakan, dari bukti yang ia dapatkan terdapat sejumlah kwitansi yang dianggap fiktif. Hal ini diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari agen travel yang mengklaim kalau  kwitansi yang dijadikan sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Komisi III itu adalah palsu.

Disebutkan, dalam salinan kwitansi yang dikeluarkan agen tour and travel Kaha, tertera biaya penginapan para anggota Komisi III DPRD Bintan di Hotel Milenium dan Hotel Lumire di Jakarta per harinya mencapai Rp900 ribu lebih. ***



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar