Korupsi Dana Bansos Rp3,1 Miliar

Mantan Kadinsos Karimun Divonis 7,6 Tahun

Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan usai mendengarkan vonis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG (HK)- Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang selama 7 tahun dan 6 bulan penjara dalam sidang, Rabu (5/12).

Majelis hakim dipimpin Iriati Khoirul Ummah SH MH didampingi Joni Gultom SH dan Yon Efri SH menyatakan Indra Gunawan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos) berupa administrasi umum (Adum) di Dinsos Karimun tahun anggaran 2014-2016 sebesar Rp3,1 miliar

Disamping vonis tersebut majelis hakim juga menjantuhkan hukuman denda kepada Indra Gunawan sebagai terdakwa kasus korupsi tersebut sebesar Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, Indra Gunawan juga dibebankan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar dari total kerugian negara yang terungkap dalam persidangan, melalui penyitaan seluruh harta kekayaannya, "Namun jika tidak mencukupi, maka dapat dikenakan hukuman tambahan selama 3 tahun penjara," ucap majelis hakim

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amalia Sari SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun pada persidangan sebelumnya selama 8 tahun dan 6 bulan penjara, kemudian denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara untuk uang pengganti kerugian negara, JPU hanya membebankan kepada terdakwa Indra Gunawan sebesar Rp2 miliar atau dengan hukuman penjara setara dengan vonis majelis hakim selam 3 tahun penjara. Atas vonis tersebut, Indra Gunawan masih menyatakan pikir-pikir selama satu minggu batas waktu yang diberikan majelis hakim.

"Terimakasih yang mulia majelis hakim, saya akan konsultasi dulu bersama keluarga untuk menentutkan sikap selanjutnya," ucap Indra Gunawan dengan suara terbata-bata dihadapan majelis hakim.

Dalam kasus yang sama secara terpisah di ruangan sidang yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terdakwa Ardiansyah selaku Bendahara di Dinsos Karimun saat itu selama 6 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, Ardiyansyah juga dikenakan untuk untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp340 juta lebih melalui penyitaan seluruh harta kekayannya. Namun jika tidak mencukupi, dapat diganti dengan hukuman selama 3 tahun penjara.

Vonis terhadap Ardiyansyah itu juga lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya selama  selama 7 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Hal yang membedakan, hanya jumlah uang pengganti kerugian negara dari 1,1 miliar menjadi Rp340.170.740 atas vonis majelis hakim. Namun ancaman hukumannya tetap 3 tahun penjara.

Terhadap vonis tersebut, Ardiyansyah juga masih menyatakan pikir-pikir, dan minta waktu selama 7 hari untuk menyatakan sikap, apakah menerima atau banding ketingkat Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Hal senada juga disampaikan oleh JPU.

Dalam sidang, majelis hakim menyatakan, perbuatan kedua terdakwa telah terbuksi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara dalam kegiatan pengelolaan dana administrasi umum (Adum) di Dinsos Karimun tahun anggaran 2014-2016.

"Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentutan hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 jo pasal 64 KUHP," ungkap majelis hakim.

Dalam sidang terungkap, kasus bermula tahun 2014 hingga 2016 adanya bantuan dana melalui APBD yang sedianya dipergunakan dalam pengelolaan mata anggaran belanja berupa barang dan jasa untuk kegiatan sosial. Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ketentuan dengan melakukan pemotongan terhadap anggaran tersebut.

Untuk anggaran kegiatan administrasi umum sendiri, sebagaian diduga telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai DIPA, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, berupa pembayaran angsuran mobil, serta angsuran kredit di Bank.

Hal itu dilakukan terdakwa melalui manipulasi SPJ belanja anggaran secara fiktif, di mana uang tersebut yang telah didapatkan dipergunakan untuk keperluan pribadi, bukan keperluan kantor. Kasus tersebut kemudian dilakukan pengusutan oleh Satreskrim Polres Karimun. (nel)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar