Batam

Peraturan Pemerintah Bisa Akhiri Polemik Peleburan BP Batam dan Pemko Batam

BATAM (HK)- Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta pemerintah pusat untuk tidak mudah merubah peraturan terkait tata kelola pemerintahan di Batam. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi.

Hal ini diungkapkan Nuryanto menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, Kamis (3/1).

Menurut politisi PDI-P ini, polemik dualisme yang terjadi dengan mudah dapat diselesaikan jika saja pemerintah pusat mau mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi acuan pelaksanaan Undang Undang Nomer 53 pasal 21 tahun 1999 tentang tata kelola pemerintahan di Batam.

"Peraturan Pemerintah itu mengatur semua teknis pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Jadi permasalahan antara BP Batam dam Pemko Batam otomatis selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi yang akrab dipanggil Cak Nur ini mengungkapkan bahwa DPRD Kota Batam pernah melayangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk meminta segera diterbitkan PP yang mengatur kewenangan kedua lembaga tersebut. Namun, hingga saat ini PP yang diyakini dapat menyelesaikan polemik kewenangan atara BP Batam dan Pemko Batam itu tidak juga kunjung terbit.

Sementara itu, Walikota Batam M. Rudi yang digadang akan menjadi ex officio kepala BP Batam dalam sebuah kesempatan menyebut tidak ada aturan yang dilanggar terkait hal tersebut. Namun, Nuryanto mengingatkan bahwa Undang Undang nomor 53 tahun 1999 telah menjelaskam secara gamblang tentang rangkap jabatan.

Jika ingin mengatur regulasi rangkap jabatan harus terlebih dahulu merubah Undang Undang 53 tahun 1999. Perubahan ini membutuhkan waktu yang lama karena melalui proses politik di DPR RI. Jika dirubah melalui Perpu, maka pemerintah harus menguraikan alasan dan kegentingan dari perubahan tersebut.

Walau mengaku akan mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat, Nuryanto mengingatkan agar tidak ada satu peraturan yang dilanggar terkait peleburan BP Batam. Lebih lanjut Nuryanto mengungkapkan, polemik berkepanjangan antara BP Batam dan Pemko Batam telah membuat iklim investasi di Batam menjadi tidak kondusif. "Kita di sini susah menjalankan roda pemerintahan kalau aturannya terus berubah. Masa peraturan berubah setiap tahun," pungkasnya. (r/and)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar