Batam

FPK Dukung Walikota Ex-offisio Pimpin BP

Ketua Harian FPK Batam, Makmur AT (dua dari kiri) bersama jajaran pengurus FPK Batam, baru-baru ini.

BATAM (HK) - Dukungan terhadap Walikota Batam Exofficio Pimpinan Badan Pengusahaan (BP), terus mengalir. Terbaru dukungan datang segenap jajaran pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Batam.

Kepada awak media, Ketua Harian FPK Batam, Makmur AT secara tegas mengatakan bahwa kebijakan exofficio yang diwacanakan oleh Pemerintah Pusat, sebuah keputusan tepat dan harus didukung. Terlebih menurutnya kebijakan tersebut tentu sudah melalui proses panjang dan kajian yang matang.

"FPK mendukung penuh kebijakan Walikota Batam exofficio Pimpinan BP Batam, karena ini sejalan dengan keinginan masyarakat Batam selama ini," tegas Makmur AT didampingi Sekretarisnya Massiara Alias dan Bendahara Faizal Fatah, serta salah satu Wakil Ketua Arman, Kamis (3/1), di bilangan Jodoh.  

Bahkan menurut Makmur, bahwa keputusan exofficio yang dicanangkan tersebut sudah sangat terlambat. Namun demikian, mereka tetap optimis kebijakan exofficio harus sesegera mungkin dilakukan. "Kita berharapa Pemerintah Pusat segera menerbitkan SK untuk wali Kota Batam. Sehingga Batam akan lebih cepat berkembang," terangnya.

Senada disampaikan Massiara Alias, ada sejumlah alasan mereka dari FPK mendukung kebijakan exofficio pimpinan BP Batam dijabat Walikota Batam, diantaranya dengan kebijakan tersebut mengakhiri dualisme kepemimpinan selama ini di Batam.

"Sudah seharusnya diakhiri, tidak boleh lagi terjadi dualisme yang mengakibatkan kebijakan tumpang tindih," terangnya.

Yang tak kala penting, menurut Sekretaris FPK Batam ini, kebijakan exofficio tersebut akan mengakhiri pembayaran ganda soal pertanahan selama ini. Dimana selain membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahunnya, masyarakat juga dibebani membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

"Masyarakat tak boleh lagi jadi korban, apalagi selama masyarakat Kampung Tua yang sudah menghuni wilayah tertentu sebelum Kota Batam dibangun, tapi tak jelas nasibnya sejak tahun 2004 lalu," ungkapnya.

Sementara itu, Arman yang merupakan salah satu Wakil Ketua FPK Batam mengatakan bahwa kebijakan walikota Batam Exofficio akan memberikan ruang pengawasan kepada masyarakat terkait kinerja BP Batam. "Kalau dulu masyarakat tidak bisa terlibat melakukan pengawasan, maka dengan dijabat oleh Walikota Batam akan memudahkan masyarakat melalui perwakilannya melakukan pengawasan," jelasnya.

Menurutnya, rencana exofficio harus ditindaklanjuti secepatnya. Meski menurutnya terjadi kontra, tapi menurutnya tidak sedikit pula yang memberikan dukungan. Seperti halnya dari FPK Batam. "Jika tak segera di eksekusi dikhawatirkan jadi bom waktu di tengah-tengah masyarakat. (ays)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar