Hak Masyarakat Tak Bayar

Kadishub: Jukir di Jembatan I Ilegal

BATAM (HK) - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batam, Rustam Efendi akhirnya angkat bicara terkait keberadaan Juru Parkir (Jukir) di sekitar Jembatan I Barelang. Secara tegas disebutkan bahwa kawasan tersebut belum menjadi pengelolaan Dishub Kota Batam.

Dengan demikian, tegasnya, keberadaan Jukir di Jembatan Satu adalah ilegal alias tidak resmi. Karenanya, segala bentuk pembayaran yang muncul, menurutnya adalah Pungutan Liar (Pungli).

"Disekitar Jembatan I itu tidak ada pengelolaan parkir dari Dishub, itu termasuk Pungli, jadi kalau masyarakat parkir disitu dan tidak mau membayarnya tidak apa-apa dan itu adalah hak masyarakat," ucap Rustam saat dijumpai di Gedung Walikota Batam Engku Putri, Jumat (4/1) pagi.

Rustam menjelaskan, bahwa pihaknya kemarin telah mengecek langsung ke lapangan dan tempat itu belum bisa mengambil alih pengelolaan parkirnya, dikarena belum termasuk menjadi titik parkir yang resmi dan untuk menentukan titik parkir itu harus ada dulu Surat Keputusan (SK) dari WaliKota Batam.

"Disitukan belum ada tercantum dalam SK Walikota, disetiap titik parkir itu ada SK Walikota, kalau belum ada SKnya kita belum berani berbuat apa-apa dulu," ucap Rustam.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Plt Kadisbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dishub dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) agar mengatur parkir tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Prinsipnya sederhana, kalau parkir itu legal dan sesuai aturan yang berlaku, maka Dinas Kebudayaan dan Parawisata mendukung penuh besaran tarif parkir yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, begitu juga sbaliknya kalau ilegal kita menolak keras karena akan membebani masyarakat," ungkap Ardi.

Tapi dengan adanya keluhan masyarakat tentang adanya tarif pakir yang mahal di objek wisata jembatan 1 barelang tersebut, lanjkutnya, maka Disbubpar akan secepatnya berkoordinasi dengan pihak yang berwenang seperti BP2RD dan Dishub sesuai aturan yang berlaku, karena parkir itu sudah ada regulasinya.

"Pajak itu adalah termasuk penghasilan daerah, jadi disesuaikan dengan aturan yang berlaku, kan sidah ada aturan parkir itu bagaimana dan pengaturan-pengaturannya bagaimana. Semuanya sesuai dengan regulasi yang berlaku," ucap Ardi.

Terpisah, Kasi publikasi Humas Badan pengusaha (BP) Batam, Sazani mengatakan, keberadaan Jukir yang menarik retribusi pengunjung di atas jembatan 1 barelang, sementara diatas jembatan itu dilarang utuk melakukan parkir, maka kedepannya diminta ke Ditpan BP Batam agar lebih fokus lagi untuk melakukan patroli, agar tidak ada lagi orang parkir diatas jembatan.

Sazani menjelaskan, bahwa di jembatan 1 barelang itu dikasih spiker pengeras suara, dan sering diumumkan oleh Ditpam agar jangan parkir diatas jembatan, tapi sampai saat ini masih banyak yang belum mengidahkan larangan itu.

"Dengan adanya orang parkir diatas jembatan itu akan mengakibatkan macet, sehingga terganggunya pengguna jalan yang lainnya. Kemudian dengan adanya orang parkir di atas jembatan tersubut maka itu akan menambah beban dari jembatan itu sendiri," ucap Sazani.

"Kedepannya pihak BP Batam akan terus meningkatkan patroli lagi dan mengimbau agar masyarakat jangan parkir di atas jembatan, karena jembatan itu bukan tempat parkir," katanya. (cw64)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar