Tanjung Pinang

Komisioner Bawaslu Tanjungpinang Dihadang

Komisoner Bawaslu Tanjungpinang Maryaman membuat laporan di Polres Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG (HK) - Sekelompok warga Kampung Sei Jari, Jalan Batu Naga, Dompak diduga menghadang rombongan Bawaslu Kota Tanjungpinang, Rabu (9/1) kemarin. Kedatangan Komisioner Bawaslu Maryamah ke kawasan itu dalam rangka menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran Pemilu (Money Politik) oleh salah satu Caleg DPRD Tanjungpinang.

Atas kejadian tersebut, Maryamah didampingi Komisioner Bawaslu Provinsi Kepri membuat laporan ke Polres Tanjungpinang, Kamis (10/1) siang. Selain itu, aksi penghadangan tersebut juga terekam video oleh salah satu staf Bawaslu Tanjungpinang.

Ditemui dilokasi Komisioner Bawaslu Provinsi Kepri, Said Abdullah Dahlawi mengatakan pihaknya mendampingi Komisioner Bawaslu Tanjungpinang Maryamah untuk membuat laporan polisi terkait adanya kejadian penghadangan dan ancaman yang dilakukan sekelompok warga setempat.

"Kedatangan Bawaslu Tanjungpinang kesana, bermaksud ingin meminta keterangan dari pihak terkait dengan adanya laporan dari masyarakat dugaan money politik (politik uang). Dalam rangka itu mereka kesana. Kemudian terjadilah pristiwa penghadangan mobil rombongan tersebut, Maryaman bersama dua stafnya," ungkap Dahlawi di ruangan Satreskrim Polres Tanjungpinang.

Masih dijelaskannya, atas inisiatif Bawaslu Tanjungpinang untuk mendatangi rumah salah satu warga tersebut, setelah pihak Bawaslu Tanjungpinang melakukan undangan sebanyak dua kali. Namun warga tersebut tidak pernah datang. Padahalnya hanya untuk dimintai keterangan saja.

"Makanya kemudian didatangi tempat tinggalnya salah satu warga disana. Dalam perjalanan di kawasan Kampung Sei Jari tersebut, mobil ini sudah diikuti dari belakang. Kemudian kendaraan roda dua (motor) dari belakang itu langsung melakukan penghadangan di depan mobil Bawaslu Tanjungpinang. Ada lima orang, dan disitu ada nada ancaman dari salah satunya serta dilihat ada yang membawa kayu juga," jelasnya.

Nah untuk kejadian penghadangan dan ancaman apakah dimobilisir atau atau inisiatif mereka sendiri lanjut Said, pihaknya menyerahkan ke pihak kepolisian. "Biarlah pihak kepolisian yang melakukan pendalamannya," katanya.

Maryamah membenarkan dirinya bersama stafnya mendapatkan penghadangan dan ancaman tersebut. Dikatakan Maryamah, dirinya tidak mengenal orang-orang yang menghadang tersebut. "Saya tidak tahu mereka dari warga mana. Kami ke sana menjalankan tugas negara karena ada dugaan politik uang," ujarnya singkat.

Ditempat yang sama, Ketua RW 03 Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Muhammad Udin membenarkan beberapa warganya dimintai hadir ke Polres Tanjungpinang untuk mengklarifikasi atas kejadian tersebut, termasuk dirinya. Namun, pihaknya membantah telah melakukan penghadangan dan ancaman seperti yang disampaikan pihak Bawaslu Tanjungpinang.

"Saat kejadian saya tidak di tempat dan tidak mengetahui pasti kejadiannya. Tapi atas informasi dari warga saya tersebut, mereka mengaku tidak melakukan penghadangan, apalagi ancaman. Karena jalan disitu kecil, jadi seakan seperti menghdang," kata Pak Din sapaan akrabnya.

Terkait hal tersebut, Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendi Ali menyampaikan pihaknya telah mengundang terlapor untuk mengklarifikasi, yakni tiga warga, Ketua RT 03 dan Ketua RW 03, Kampung Sei Jari, Dompak. Pihaknya menampung keterangan, dari kedua belah pihak, baik dari Bawaslu Tanjungpinang.

"Kalau mereka (Bawaslu) melapor tentu kita terima laporannya. Masalah pidananya nanti, ya kita harus pelajari dan kita selidiki. Kita belum ada pemanggilan dan mengambil keterangan, hanya baru sebatas mengundang warga yang terlibat untuk mengklarifikasi terkait hal tesrebut," pungkasnya.

Ketua Komisioner Bawaslu Kepri Syahril Papene mendesak Gubernur Kepri, Bupati/Walikota dan seluruh unsur FORPIMDA untk mengambil langkah nyata guna memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap komisioner agar seluruh penyelenggara Pemilu 2019 di Provinsi Kepri dapat berjalan baik dan lancar.

"Kami juga menyesalkan dan mengecam segala bentuk tindakan yg bersifat intimidatif (penghadangan dan ancaman) kepada penyelenggara Pemilu, seperti yang terjadi pada Bawaslu Tanjungpinang tersebut," tegas Syahril.

Untuk itu, Syahril juga meminta Kapolres Tanjungpinang  untuk segera memproses laporan polisi yang telah disampaikan kepada Polres Kota Tanjungpinang secara profesional terkait kasus tersebut. "Agar kedepannya tidak terulang lagi di manapun dan kapanpun  kasus serupa terhadap penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan tugas demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019," ungkap Syahril Papene lagi.

Syahril juga mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk bersama-sama memastikan keamanan kedamaian serta stabilitas penyelenggaraan Pemilu 2019. ***



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar