Cuma Bayar Rp30 Juta

Putusan Penyuludupan HP Disorot

TANJUNGPINANG (HK)- Vonis denda Rp30 juta terhadap penyelundup 711 handphone atas nama terdakwa Dian Putra alias Aming oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (9/1) mendapat sorotan.

Salah seorang praktisi hukum di Tanjungpinang, Abdi Sugeng Kumoro Edi SH mengaku prihatin atas proses hukum dugaan kasus penyuludupan ratusan handphone, hasil tangkapan Polda Kepri di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan beberapa waktu lalu tersebut. Katanya, hukuman denda tanpa ada tindakan hukuman lebih tegas bisa tidak membuat efek jera.

"Seharusnya pihak pengadilan maupun kejaksaan yang mengawali proses hukum tentang peraturan perundangan itu. Karena ini juga menyangkut tentang kerugian negara dan termasuk tindakan pidana, dan bukan hanya dikenakan hukuman denda saja," kata  Sugeng sapaan akrap praktisi hukum yang juga berprofesi sebagai pengacara ini, Jum'at (11/1)

Menurutnya, hukuman denda yang diberikan jaksa maupun pihak pengadilan dalam perkara tersebut, seolah-olah pelakunya (terdakwa) hanya dikenakan untuk menutupi pembayaran pajak (Pabean) saja. Bukan diproses hukum sebagaimana layaknya berupa kurungan badan sebagai bentuk tindak pidana bagi pelakunya.

"Seharusnya agar untuk membuat jera agar tidak diulang lagi bagi pihak pelanggar hukum itu untuk diulang lagi. Harus ada sanksi tegasnya dan bukan hanya dikenakan denda yang nilainya tidak seberapa jika dibandingkan dengan harga ratusan handpone berbagai merk tersebut," ujarnya..

Dikakatakan, kalau hanya hukum sebagaimana yang diberikan kepada terdakwa dimaksud, nanti bisa membuka peluang bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa dengan berbagai dalih untuk mengelabui petugas aparat penegak hukum di lapangan

"Prinsipnya, aparat penegak hukum harus bertindak tegas bagi pelaku penyuludupan tersebut. Apalagi wilayah Kepri yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga, cukup rawan akan kasus-kasus penyuludupan berbagai barang lainnya," ujar Sugeng.

Senada, Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri Jusri Sabri mengatakan, sejumlah dugaan kasus penyuludupan di Kepri sejak beberapa waktu lalu hingga saat ini masih cukup rawan dan marak. Salah satu penyebabnya, kurang maksimalnya dalam proses penegakan hukum bagi para pelaku yang berhasil ditangkap oleh aparat terkait.

"Banyak kasus-kasus penyuludupan di wilayah Kepri, Tidak saja dalam bentuk handpone atau jenis barang lainnya, namun juga ada menyangkut kasus TKI ilegal. Artinya, jika tidak ada tindakan tegas, maka kasus-kasus itu akan terus bermunculan setiap waktu. Apalagi dilihat dari kondisi wilayah Kepri saat ini yang dibatasi oleh lautan, sehingga banyak celah bagi pelaku lain untuk melakukan perbuatan sama," ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bintan, RD Akmal SH enggan memberikan komentar tentang proses penuntutan atas dugaan kasus penyuludupan ratusan HP tersebut.

"Perkara tersebut awalnya tangkapan Polda, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Kami dari Kejari Bintan hanya menerima pelimpahan berkas saja dari Kejati Kepri untuk menyidangkan perkara itu di Pengadilan Negeri Tanjungpinang,"kata Akmal.

Sementara Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Kepri Arif Zahrulyan SH MH ketika dikonfirmasi Haluan Kepri melalui pesan WA ke nomor handphonenya belum memberikan tanggapan.

Sebagaimana diberitakan, Dian Putra alias Aming, terdakwa dugaan kasus penyeludupan satu kontainer barang yang berisi 711 handphone berbagai merk dari Singapura, hasil tangkapan Polda Kepri di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan beberapa waktu lalu, hanya divonis denda Rp30 juta dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (9/1).

Majelis hakim dipimpin  Guntur Kurniawan SH didampingi dua hakim anggota, Awani Setyowati SH dan Monalisa Anita Theresia Siagian SH MH. menyatakan, terdakwa Aming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Selain vonis tersebut, Aming juga diancam kurungan selama 1 tahun jika tidak membayar sebagaimana besaran denda yang diputus majelis hakim sebesar Rp30 juta tersebut selama tenggang waktu satu bulan.

Vonis tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) R Ibrahim SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan sebelumnya dengan denda sebesar Rp25 juta, Terhadap vonis tersebut, terdakwa Aming masih menyatakan pikir-pikir selama satu minggu batas waktu yang diberikan majelis hakim.

Dalam sidang terungkap, berawal Kamis 4 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Sri Bayintan Pelindo 1 Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap 3 kontainer yang berada di Pelabuhan Sri Bayintan tersebut diduga tempat penyimpanan alat telekomunikasi diduga ilegal.

Kemudian, Kamis 4 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB, tim Ditreskrimsus Polda Kepri mendatangi pelabuhan tersebut, dan dibantu anggota Polsek Bintan, termasuk pihak PT Meratus Line yang diwakili saksi Purjiyatno, petugas Bea Cukai Tanjung Pinang, juga pihak Pelindo I Bintan dan penyewa kontainer yaitu saksi John Kennedy alias Atak.

Lalu polisi melakukan penggeledahan terhadap isi 3 kontainer dan ditemukan perangkat telekomunikasi tersebut belum bersertifikat.

Selanjutnya petugas memisahkan perangkat-perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikasi dan tidak melengkapi label berbahasa Indonesia. Atas temuan tersebut kemudian petugas membawa terdakwa dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Kepri.

Bahwa perangkat-perangkat telekomunikasi yang ada di dalam kontainer MRTU 2038330 ukuran 20 feet adalah milik terdakwa Dian Putra alias Aming yang dititipkan kepada saksi John Kennedy yang merupakan manager ekspedisi CV Berjaya Putra.

Hal itu dilakukan dengan cara saksi John Kennedy dihubungi oleh temannya yang bernama Steven yang merupakan pedagang handphone di Singapura yang meminta untuk mengirimkan barang-barang berupa telepon seluler milik terdakwa ke Jakarta.

Kemudian saksi John Kennedy menghubungi terdakwa dan menyepakati harga pengiriman. Lalu Steven mengirimkan telepon seluler melalui dua orang laki-laki ke gudang CV Berjaya Putra Perkasa. Bahwa telepon seluler yang tidak memiliki sertifikasi milik terdakwa tersebut berupa 29 pcs Handphone merek XIAOMI type MI 5 Plus. Kemudiian 133 pcs Handphone merek XIAOMI type MI NOTE 5A,

5 pcs Handphone merek XIAOMI type MI NOTE 3, juga 9 pcs Handphone merek SAMSUNG GT E 1080. 1 pcs Handphone merek SAMSUNG GT E 1050. 169 pcs Handphone merek NOKIA type 1280,  24  pcs Handphone merek NOKIA type 6300. 304  pcs Handphone merek NOKIA type 105. 37 pcs Handphone merek NOKIA type 2600.

Sejumlah barang tersebut di peroleh terdakwa dengan cara memesan kepada Steven yang merupakan pedagang handphone di Singapura beberapa handphone dengan berbagai merek dan tipe seperti yang di sita anggota polisi dengan harga $25.966 yang di bayar secara cash oleh terdakwa kepada Steven dan terdakwa sepakat dengan Steven bahwa handpone yang telah di beli terdakwa tersebut langsung di kirimkan ke Jakarta oleh Steven.

Terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan label  berbahasa Indonesia dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu belum bersertifikat akan terdakwa perdagangkan kembali di Lampung, baik secara online maupun di titip ke toko-toko sehingga konsumen gampang melihatnya.

Kemudian tujuan terdakwa memperdagangkannya kembali perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan keterangan ahli, bahwa setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi.

Ketentuan tersebut diturunkan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor. 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 18 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Dan barang bukti berupa perangkat telekomunikasi yang diperlihatkan penyidik kepada ahli adalah belum pernah terdaftar dan belum memenuhi persyaratan teknis, karena belum mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.

Pada sidang sebelumnya, ada hal meberik ketika majelis hakim menanyakan kepada JPU terhadap sejumlah barang bukti yang telah disita dari terdakwa, dan dimana keberadaan barang bukti tersebut saat ini.

Pertanyaan itu muncul setelah majelis hakim melihat berkas dalam dakwan JPU terhadap terdakwa, dimana terdapat ribuan kilo barang bukti seludupan yang diamankan, namun terdakwa Aming hanya dijerat UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

"Dalam berkas terdakwa ini banyak sekali daftar barang bukti yang disita untuk terdakwa ini. Apa saja barang buktinya? dan dimana sekarang barang bukti tersebut. Ini harus jelas agar kami majelis hakim tidak salah dalam mengambil putusan terhadap barang bukti tersebut," ucap hakim.

Menyikapi hal itu, JPU menyebutkan bahwa yang disita dalam perkara untuk terdakwa Aming ini, hanya 711 unit Handpone asal Tiongkok merek Xiomi berbagai edisi. "Jadi barang bukti yang lain bagaimana? Kemudian disita untuk terdakwa yang mana satu?" tanya hakim lagi.

Mendengar pertanyaan itu, JPU menjelaskan, barang bukti yang terlampir dan masuk dakwaan Aming beberapa item merupakan BB dari tersangka lain. Salah satunya atas nama tersangka John Kenedy yang sempat menjadi saksi dalam perkara terdakwa Aming,

Saksi Jhon Kenedy, pemilik usaha kontainer tersebut dalam sidang mengaku mendapat order dari Steven dan menerima jasa ekspedisi. Sedangkan untuk tersangka lain, seperti kasus Jhon Kenedy.

Jhon Kenedy yang juga tersangka dalam kasus ini dengan barang bukti berbeda mengaku mendapat jasa sewa Rp49 juta dari Aming. Dalam sidang juga terungkap ada 8 kontainer yang ditangkap Polda Kepri namun hanya 1 kontainer yang berisi handpone ilegal. Sedangkan 7 kontainer lainya berisi berbagai macam barang, mulai dari pakaian bekas hingga perangkat bluetoth. ***



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar