Tim Pengacara Surati Kepala Daerah

Walikota Tunda 'Pemecatan' ASN Koruptor

TANJUNGPINANG (HK) - Walikota Tanjungpinang Syahrul menunda pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan kepada 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang merupakan mantan koruptor atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Penentuan nasib para ASN tersebut menunggu keputusan Yudisial Review (Uji Materi) dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saat ini sejumlah ASN yang terlibat korupsi dan terancam diberhentikan itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu proses hukum itu pun harus dihormati oleh pemerintah daerah," ungkap Syahrul saat dijumpai di Kantor Kemenag Kota Tanjungpinang, Jumat (11/1).

Selain itu, lanjut Syahrul tim pengacara para ASN yang tersandung masalah tersebut memberikan surat resmi kepada Kepala Daerah untuk menunda penandatanganan pemberhentian tidak dengan hormat itu. Karena masih dalam proses banding di MK. Sebenarnya, kata Syahrul pemberhentian tersebut sudah harus dilakukan pada 31 Desember 2018 lalu.

"Namun karena ada surat resmi dari pengacara mereka-mereka (ASN) yang tersandung itu ke kepala daerah untuk menunda itu. Kita dapat surat itu, dan sampai sekarang kita masih menunggu. Sampai kalau nanti ada komando atau intruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera, maka saya akan segera menandatangani SK pemberhentian itu," ujar Syahrul.

Dikatakan Syahrul, di Pemko Tanjungpinang masih 10 ASN yang bakal diberhentinkan tersebut. Dan nanti tidak dilakukan acara pemecatan. Karena perintah pemerintah pusat hanya meminta menandatangani SK pemberhentian dengan nama-nama ASN yang terbukti korupsi tersebut. Kemudian SK tersebut dikirim ke Kemenpan RB, Kemendagri dan BKN.

"Kita hanya diminta untuk mengirimkan nama-nama ASN tersebut ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang mengeksekusi dengan mengeluarkan SK pemberhentian tersebut," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tersebut sebagai temuan kerugian negara. Oleh sebab itulah, gaji mereka tidak dibayarkan hingga keputusan MK keluar. Karena ada batas waktu memberhentikan mereka sampai 31 Desember 2018 sejak SKB 3 Menteri ditandatangani. Maka sejak 1 Januari distop dulu sementara pembayaran seluruh hak-haknya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan seharusnya sudah dihentikan pemberian gaji kepada ASN mantan narapidana yang terlibat kasus korupsi terhitung 1 Januari 2019 ini.

Langkah tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan koruptor. Batas akhir untuk harus sudah ditandatangani SK terkait nasib para oknum ASN tersebut, pada 31 Desember 2018.

"Kalau mengacu kepada SKB 3 Menteri itu terakhir nya, ya 31 Desember 2018 kemarin. Sudah diberlakukan," ungkap Tengku.

Selain itu, Tengku juga menyarankan mempertanyakan langsung ke OPD dimana ASN mantan Korupsi tersebut berdinas. Apakah sudah dihentikan penerimaan gajinya. "Kalau lebih pastinya coba tanyakan ke OPD nya masing-masing. Saya lupa, tidak ingat di OPD mana saja," ujarnya.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu arahan dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat atau pemecatan yang terbukti korupsi atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

"Petunjuk teknis dan arahan tersebut masih menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara," pungkasnya. (rco)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar