Batam

Abdullah: Sekdako Batam Layak Dicopot

Ketua Gerakan Pemuda Kabah, Abdullah Yusuf, SH ikut angkat bicara atas desakan mahasiswa agar Walikota Batam mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam.

Batam (HK) - Ketua Gerakan Pemuda Kabah, Abdullah Yusuf, SH ikut angkat bicara atas desakan mahasiswa agar Walikota Batam mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin terkait surat edaran urunan bantu koruptor. Katanya, langkah Jefridin fatal dan sudah mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap Walikota Batam dan pemerintah Kota Batam.

"Apalagi kalau surat itu, Walikota Batam tidak tahu. Ini kan memalukan pemimpin kita sendiri oleh sikap tidak simpatik Sekdako," katanya, Kamis (7/2).

Menurutnya, langkah ini memalukan. Maka konsekuensinya adalah, Sekda Kota Batam harus mundur dari jabatannya atau Walikota mesti mencopotnya. Biar persoalan ini tidak menjadi berlarut-larut dan jadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Batam.

"Ini juga bisa mengganggu kepercayaan presiden yang tengah menyiapkan Ex Officio terhadap Walikota Batam," katanya.

Dikatakan, jika memperhatikan pemberitaan, maka diduga kuat urunan ini sudah mulai berjalan. Sebab, surat ini mulai viral awal tahun 2019 ketika bocor ke ICW dan KPK. Sementara itu, surat itu dibuat pada akhir Desember 2018. "Oleh karenanya, pihak terkait perlu menjatuhkan sanksi tegas terhadap Sekdako. Sikap ini membuat citra Batam jatuh di mata nasional," katanya.

Habibi, Ketua Badan Legislatif Mahasiswa STIE Ibnu Sina menegaskan, mahasiswa akan kembali turun demonstrasi dalam waktu dekat. Langkah ini sebagai upaya untuk terus mendesak agar Sekda Batam dicopot dari jabatannya.

"Sampai hari ini kami tidak mundur dari tuntutan. Copot Sekdako Batam," ungkap Habibie yang juga Koordinator Umum aksi mahasiswa beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Batam menggelar aksi demo menuntut Sekda Kota Batam Jefridin dicopot dari jabatannya, Senin (4/2). Mereka mendesak Walikota Batam mencopot Sekdako Batam, Jefridin.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam itu dinilai telah melakukan pungutan liar, menyusul adanya surat edaran kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) yang berisi permintaan sumbangan untuk meringankan beban koruptor Abdul Samad. Surat tersebut sempat viral di berbagai media sosial.

" Kita minta Bapak Walikota Batam menindaklanjuti dan memproses Sekdako  Batam. Kita minta segera dicopot dari jabatanya. Apapun alasanya, " ujar Imron Simanjuntak selaku Ketum PC IMM Batam.

Imron mempertanyakan, surat urunan permohonan bantuan dana yang dikeluarkan oleh sekdako, mengapa tidak diketahui Walikota Batam HM Rudi. "Harusnya itu diketahui oleh Pak Walikota langsung, " ujar Imron.

Sama halnya yang disampaikan Ibrahim, secara tidak langsung pungli yang dilakukan itu adalah mengajarkan orang dan memelihara koruptor itu sendiri, "Jadi, kami minta dengan tegas kepada pemimpin tertinggi Kota Batam, agar Sekda dicopot segera," ujar Ibrahim dari PMMI Batam.

Apabila Sekda Kota Batam tidak dicopot, mereka mengancam akan melakukan demo lanjutan dengan jumlah yang lebih besar. Itu artinya, Pemko Batam telah menyuburkan praktek KKN dan nepostisme di lingkungan pemerintahan. "Di negara lain, seperti Cina, Singapura, Arab Saudi koruptor itu dihukum mati. Di Indonesia, khususnya di Kota Batam ini, malah dibantu, ada apa dengan Pemko Batam ini? tanyanya.

Walikota Batam, H. Muhammad Rudi mengaku tidak tahu-menahu atas edaran penggalangan dana membantu koruptor Abdul Samad.

Hal itu disampaikan Rudi usai menerima puluhan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam, saat melakukan aksi unjuk rasa guna menuntut pencopotan Sekda Kota Batam, Jefridin.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan kronologis beredarnya surat urunan yang ditujukan bagi terpidana korupsi Abdul Samad. Dimana Sekda Kota Batam, Jeffridin mengeluarkan surat tersebut dengan dilatarbelakangi kedatangan keluarga Abdul Samad, yang mengadukan nasib mereka kepada Sekda Kota Batam.

"Karena rasa kemanusiaan maka muncullah surat itu, tapi sekarang surat tersebut sudah diklarifikasi dan ditarik," jelasnya, Senin (4/2) siang.

Walikota Batam, Muhammad Rudi juga menegaskan bahwa beredarnya surat tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan nya selaku pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Batam. Ia sendiri mengaku baru mengetahui perihal tersebut, setelah viralnya pemberitaan di media massa.

"Melihat adanya fenomena mengenai surat itu, langsung saya minta untuk ditarik dan diberhentikan mengenai urunan itu. Dan belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang melakukan penarikan uang kepada para pegawainya," tegasnya.

Rudi juga menjelaskan adanya tembusan kepada Walikota Batam, yang tertera di dalam surat tersebut. Dimana walau tertulis tembusan ditujukan kepada Walikota Batam, namun surat tersebut juga tidak sampai ke meja kerjanya.

Sebagai Wali Kota Batam, Rudi juga menambahkan, bahwa saat ini ia juga telah meminta pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Sekda Kota Batam mengenai surat urunan tersebut.

"Bukan begitu cara memandang sebuah surat. Walau ada tembusan ke saya bukan berarti surat itu sampai ke saya dan saya setujui. Bisa dilihat dari tanda tangan yang ada di surat, dimana Sekda memang berhak untuk menandatangani surat itu, karena sudah ada tupoksinya," ungkapnya.

Untuk pemeriksaan sendiri, Rudi juga menyatakan bahwa tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Kota Batam. Namun pihak Inspektorat juga diwajibkan untuk meminta klarifikasi, kepada pihak berwenang lainnya yang telah menandatangani surat edaran tersebut.

"Tapi pada saat pemeriksaan tengah berlangsung, Inspektorat Pemko Batam mendapat surat dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Rencananya mereka akan datang Rabu mendatang ke Batam," tutunya.

Dalam pemeriksaan ini nantinya, pihak Itjen Kemendagri RI akan melakukan pemeriksaan secara mendalam. Sesuai dengan permintaan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hasil pemeriksaan tidak bisa langsung kami ketahui, karena hasil pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dibawa ke Jakarta, dan akan dikembalikan ke kami untuk bisa saya ambil langsung keputusannya," paparnya. (rg/cw63/dtc/btd)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar