Batam

BC Tahan 60 Kontainer Limbah B3

BATAM (HK) - Kantor Pelayanan Utama (KPU), Bea dan Cukai Tipe B Batam menahan menahan 60 unit kontainer barang berisikan limbah Berbahaya, Berbau dan Beracun (B3) di Pelabuhan Resmi Makobar, Batuampar.

Limbah B3 yang sedianya sudah dikirim sejak Bulan Januari lalu ke Jakarta oleh transporter B3, namun hingga kini masih tertahan dan tak tau apa alasannya. Sehingga, mengakibatkan Asosiasi Pengusaha Limbah B3 sangat takut dan merugi hingga miliaran rupiah.

Ketua Umum Aspel B3 Batam, Berani Sihite menerangkan, terkait ditahannya pengiriman limbah B3 tersebut, pihaknya sangat khawatir dan merugi apalagi hingga berminggu-minggu

"Yang ditahan itu limbah B3 dan bukan barang biasa, yang tak ada dampaknya. Namun, yang ditahan itu limbah B3, yang sangat berbahaya bagi lingkungan maupun kehidupan. Makanya harus segera kami kirimkan ke pembuangan akhir," ungkap Berani Sihite, Jumat (8/2) siang, saat menggelar konferensi pers dengan awak media.

Bukan itu saja, paparnya, sebagai pengusaha yang menangani masalah limbah B3 di Batam pihak Aspel sangat merugi, lantaran limbah B3 tidak terkirim ke tempat pembuangan akhir. "Selama penempatan limbah B3 di pelabuhan dan standby kapal transporter itu harus bayar. Bayarnya bukan murah. Jika tak jadi diangkut uang sewa kapal kami hangus. Dan ini siapa yang tanggung...?," tanya Berani Sihite.

Belum lagi limbah B3 yang masih menumpuk sebanyak 24.000 ton, kawasan penampungan di Kabil, yang jumlahnya terus bertambah tiap hari dari para pengumpul. "Lama lama Batam akan dipenuhi oleh limbah B3, sehingga akan menimbulkan bahaya serta musibah terhadap lingkungan dan kehidupan," ungkapnya.

Dikatakan Ketua Aspel B3 Batam, awal terjadi penahanan limbah B3 tersebut saat pihak KPK melakukan pemeriksaan terhadap kontainer di Pelabuhan Tanjungpriuk, atas penyelundupan mobil mewah.

Namun entah kenapa, ungkapnya, berdampak ke pengiriman limbah B3 dari Batam, sehingga ditahan hingga sekarang oleh pihak Kantor BC.

"Kami telah datang menjelaskan pada mereka (BC), dengan menghadirkan seluruh dokumen legalitas, maupun surat perizinan pengiriman limbah B3, sebagaimana ketentuan UU, serta ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tentang pengiriman limbah B3. Semua sudah kita penuhi. Tetapi faktanya hingga kini masih ditahan, tanpa ada kejelasan," pungkas Berani Sihite.

Ketua Harian Aspel B3 Batam, Arlon Veristo mengungkapkan, berdasarkan penelusurannya, pihak BC meminta lagi sebuah surat katerangan dari pihak DLH, terkait atas jumlah barang dalam pengiriman limbah B3 tersebut.

"DHL tidak bisa mengeluarkan surat itu, karena tidak ada ketentuannya. Berapa jumlah barang dan jenis barang yang diangkut transporter itu telah tertulis di dalam manifes dan pengiriman limbah B3 itu sudah diketahui oleh pihak DHL," ungkap Arlon Veristo.

Masalah yang terjadi saat ini, ungkapnya, kami tidak mengetahui apa alasannya, sehingga tak diizinkan untuk melakukan pengiriman barang atau limbah B3 yang semakin harinya semakin
menumpuk.

"Kami bingung serta heran kok bisa seperti ini, padahal selama ini kita tidak ada masalahnya. Kalau lama-lama seperti ini, Batam bisa penuh dengan limbah B3. Dan sebagai pelaku usaha pengupulan dan pengiriman limbah B3, tentu kami bisa bangkrut dan kolep," kata Arlon.

Sementara, ungkapnya, diketahui dari pelaku usaha limbah B3 dari daerah laInnya di seluruh Indonesia, tidak ada masalah atas pengiriman limbah B3 itu, dengan dokumen yang sama di pihak Bea Cukai.

"Anehnya KPU BC Batam saat ini, hampir sejak sebulan belakangan pengiriman limbah B3 itu ditahan. Sehingga telah menumpuk di tempat pengumpulan dan 60 unit lebih dari kontainer limbah B3 ditahan pengirimanya di Pelabuhan Makobar, Batuampar," pungkasnya.

Sementara Bendahara Aspel B3 Batam, Hanafi Sihite sudah bertemu dan menyampaikannya ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dirjen KLH mengatakan, telah terjadi sebuah kesalahpahaman terhadap penahanan limbah B3 tersebut. "Dirjen KLH akan berkoordinasi dengan pihak Dirjen BC dan KPK. Namun, hingga kini belum ada jawaban beserta informasi kelanjutannya," kata Hanafi Sihite.

Padahal, ungkapnya, perizinan dan ketentuan sudah kita lakukan sebagaimana aturan pada Undang undang Nomor 32 dan PP Nomor 101 tentang pengangkutan dan pengumpulan B3.

"Yang kita kumpulkan dan kirimkan itu limbah B3 sisa dari barang hasil olahan produksi yang harus dapat ditangani maupun ditindaklanjuti. Sehingga, tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya. Baik dalam proses pengumpulan dan pengirimannya ke TPA," ujar Hanafi Sihite.

Kepala Bidang Humas KPU BC Batam, Sumarna menerangkan, pengeluaran limbah B3 dari Batam belum dapat dilakukan, sejak KPK menemukan 3 kontainer limbah B3 di Tanjungpriuk dari Batam sebagai temuan. "Ini sebagaimana intruksi dari Dirjen BC Pusat,  pengeluaran limbah B3 dari Batam ini dilarang, sampai ada keputusan dari KPK dan Pimpinan Pusat. Dan ini belum kelar," kata Sumarna.

Sebab, ungkap Sumarna, sepertinya limbah B3 yang dikirimkan dari Batam, disinyalir limbah dari luar negeri. "Dan masih dalam proses dari pihak KPK dan Dirjen BC Pusat," ujar Sumarna. ***



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar