Hadapi Tantangan dan Kewenangan Pemilu 2019

Bawaslu-Mappilu Wujudkan Pemilu Berkualitas

BATAM (HK) - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, untuk Devisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga, Nopialdi Tanjung mengatakan bahwa kewenangan Bawaslu maupun tantangan Pemilu serentak adalah upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Guna mewujudkan harapan tersebut, lanjutnya, kemitraan Bawaslu dengan Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) menjadi hal yang strategis agar kedua lembaga ini bisa melakukan pemantauan, memberikan informasi ke Bawaslu maupun pemberitaan ke masyarakat luas.

"Di dalam pengawasan Pemilu 2019 PWI telah membentuk Mappilu dengan kewenangan hampir sama dengan Bawaslu. Baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah," ungkapnya, kemarin.

Dimana menurutnya, kemitraan Bawaslu-Mappilu sangat diharapkan bisa melahirkan sebuah potensi pesta demokrasi yang berkualitas semakin tinggi, bermartabat, dan jurdil, sehingga masyarakat mendapatkan para calon pemimpin yang berkualitas pula.

"Dalam hal ini Bawaslu Kota Batam akan terus berkomitmen serta konsen untuk membangun hubungan dan bermitra dengan media massa dan stakeholder lainnya," sebut Nopialdi.

"Bawaslu siap menerima masukan dari media masa dalam menyampaikan informasi terkait fakta yang terjadi di masyarakat. Sehingganya proses penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat," terangnya lagi.

Apalagi menurutnya, saat ini Bawaslu tengah menghadapi proses (tahapan) penyelengaraan Pemilu serentak 2019 yang tinggal 70 hari lagi. Sementara, berdasarkan pantauan di lapangan masih sangat banyak ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh para Calon Legislatif (Caleg) partai.

Baik itu di tingkat DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Kepri maupun DPRD tingkat Kota Batam, yang terdapat dikendaraan umum maupun didalam perumahan.

"Pelanggaran berupa pemasangan stiker pada angkutan umum (Angkot), serta spanduk oleh para Caleg partai di dalam perumahan warga. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara sesama Caleg dan kader partai," kata Rizal, seorang warga Batuaji.

Artinya, tegas Rizal, kalau gak boleh ya jangan dipasang maupun dibiarkan terus berlangsung hingga sekarang.

"Kami pun masyarakat juga bingung dan heran kenapa kok seperti dibiarkan, tanpa ada suatu penindakan tegas dari Bawaslu terhadap para Caleg yang yang bersangkutan. Sehingga bisa menimbulkan tanda tanya. Ada apa gerangan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu menerangkan, untuk langkah penertiban stiker diangkutan kota, Bawaslu sudah mengirimkan surat kepada para Caleg yang bersangkutan.

"Kita sudah mengirimkan surat teguran tertulis kepada Caleg yang bersangkutan itu, sebagai bentuk pelanggaran administrasi. Agar semua stiker Caleg yang mereka pasang di angkot itu segera dicopot, serta spanduk spanduk dalam perumahan, karena tidak sesuai PKPU," tegas Nopialdi Tanjung.

Kalau Caleg yang bersangkutan tersebut tidak menanggapi dan mencopotnya, kata Nopialdi, Bawaslu akan berikan sangsi kepada si Caleg berupaya berupa surat teguran kepada Partai pengusung, maupun Calegnya. "Stiker serta spanduk itu harus segera dicopot. Kalau tidak, Bawaslu akan memberikan sangsi berupaya berupa surat teguran kepada Partai pengusung dan Caleg. Hingga penindakanya," pungkasnya. (vnr)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar