Olah Plastik Tanpa Izin

PT San Hai Disegel

BATAM (HK) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menyegel pabrik PT San Hai. Perusahaan pengelola sampah plastik ini disinyalir belum memiliki dokumen dan izin lingkungan.

Kepala DLH Batam, Herman Rozie mengatakan, perusahaan ini sudah mulai beroperasi sejak awal 2019.

"Kita menghentikan kegiatan produksi. Penyegelan bahan baku, alat produksi dan hasil produksi hingga batas waktu yang belum ditentukan," tegas Herman, Jumat (8/3).

DLH mengacu pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 109.

Perusahaan yang terletak di Tanjunguncang ini bergerak di bidang industri pengolahan sampah plastik yang didaur ulang menjadi biji plastik.

“Pengelolaan limbahnya juga tidak sesuai ketentuan sehingga dikhawatirkan akan mencemari lingkungan makanya kami hentikan,” kata dia.

Ia menjelaskan, perusahaan ini menggunakan bahan baku berupa skrap plastik impor. Informasi yang diberikan, bahan baku yang lebih menyerupai sampah ini didapat dari Eropa, Australia.

Selain itu perusahaan juga melakukan pencucian bahan baku sehingga menimbulkan air limbah dan tidak dikelola dengan benar. Kegiatan ini berpotensi mencemari air lingkungan.

"Mereka beroperasi pukul 08.00-16.00 dan 16.00-24.00. Sludge IPAL ditimbun di sebelah workshop. Sisa bahan baku di lapangan kurang lebih 200 ton," jelasnya.

Menurut Herman, hingga saat ini terdapat 50 lebih perusahaan pengolahan plastik. Sebagian beroperasi tanpa mengantongi izin.

Ia juga menambahkan saat ini pihaknya sudah miliki data terkait perusahaan pengolahan limbah plastik tersebut. Dan akan turun untuk menertibkan yang tak berizin.

"Masih banyak yang kucing-kucingan beroperasi. Beberapa telah ditertibkan. Ini semua akan kami tertibkan," katanya menegaskan.

Selain itu, Herman menyampaikan bahwa Walikota Batam sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan izin impor Limbah Non B3 atas sisa skrap plastik sebagai bahan baku industri ke Batam.

Walikota Batam, HM Rudi sebelumnya juga menegaskan pihaknya akan menertibkan seluruh perusahaan plastik.

“Saya sudah perintahkan kepala DLH hari ini ke KLHK (kementrian lingkungan hidup dan kehutanan) supaya dilaporkan semuanya, limbah plastik sudah banyak masuk ke Batam,” ujar Rudi.

TKA Ilegal

Tidak hanya melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT San Hai diduga mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin. 

Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) DLH, Rabu (6/3), perusahan tersebut memiliki 70 karyawan, dan 20 orang diantaranya terdiri TKA asal Tiongkok.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan berdasarkan data yang mereka miliki ada tujuh tenaga kerja asing (TKA) yang memiliki izin bekerja di perusahaan tersebut. Jumlah itu sudah termasuk direktur perusahaan.

"Itu data yang ada sama kami,” ujar Rudi, Jumat (8/3).

Untuk memastikan jumlah TKA yang sebenarnya, pihaknya akan segera mengecek langsung ke perusahaan. Karena dari informasi yang diperoleh, para TKA tersebut juga terdiri dari buruh kasar.

“Nanti kami turun lagi bersama Bidang Pengawas TKA Disnaker Provinsi untuk cek dan memastikan total TKA yang kerja di sana," jelasnya.

Sementara itu setelah mendapat informasi tersebut, Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Batam segera melakukan mengecek status para TKA tersebut. 

“Iya tim masih di lapangan, belum ada dibawa ke sini,” ujar salah seorang petugas imigrasi. 

PT San Hai disegel karena perusahaan ini belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

Polisi Turun Tangan

Terpisah, pihak kepolisian akan turun mengecek pelanggaran yang dilakukan oleh PT San Hai. "Tadi kita sudah koordinasi dengan pihak DLH, dan rencananya Senin ini akan datang ke Polda,"ujar Direskrimsu melalui Kasibdit IV Kompol Juleightin Siahaan, Jumat (08/03).

Dikatakan, polisi akan berkoordinasi atas penyegelan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, PT San Hai yang beroperasi di Tanjunguncang. Bahkan DLH sudah menyampaikan dugaan pelanggaran PT tersebut.

Bukan itu saja, kata Kompol Julieighten, koordinasinya juga terkait soal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan tersebut.

PT San Hai beroperasi selama ini tidak memasang papan plang nama dan diduga tidak mengantongi izin. (put/btn)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar