Karimun

April, Mitan Non Subsidi Diluncurkan

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli. (hengkihaipon/haluankepri.com)

Karimun (HK) - Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun menyampaikan, pada April mendatang, minyak tanah (mitan) non subsidi segera diluncurkan untuk menghindari kelangkaan minyak tanah di lapangan.

“Harga minyak tanah non subsidi harganya mungkin tidak jauh beda dengan Batam yang dijual dengan harga Rp 12.000 / liter. Mungkin tak jauh beda bisa jadi Rp 13.000 / liter kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli di kantornya, Jumat (8/3).

Yosli mengatakan, sembari menghabiskan kuota minyak tanah bersubsidi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi cepat dan meminimalisir masalah di tengah masyarakat dengan adanya minyak tanah non subsidi ini.

"Dengan begitu, masyarakat akan mulai dibiasakan dengan keberadaan minyak tanah jenis tersebut. Jadi prosesnya tidak mendadak, masyarakat akan lebih siap," katanya

Saat ini kuota minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mulai dikurangi 70 persen pada Maret 2019. Februari ditarik 50 persen, Maret 20 persen, dan bulan-bulan selanjutnya juga 10 persen. Setelah itu baru selanjutnya harga minyak tanah non subsidi kita luncurkan,” ujar Yosli di kantornya, Jumat (8/3).

Menurut Yosli, minyak tanah non subsidi perlu segera diluncurkan untuk menghindari kelangkaan minyak tanah di lapangan. Selain sektor rumah tangga dan pedagang kecil  yang masih membutuhkan minyak tanah, para nelayan juga sangat tergantung pada minyak tanah. Mereka tidak bisa menggantikan minyak tanah dengan bahan bakar lain karena faktor teknologi. Sudah harganya naik, barangnya tidak ada. Kondisi semacam itu bisa menimbulkan kekacauan, ujarnya.

Yosli juga mengkhawatirkan munculnya minyak tanah oplosan di pasaran. Kelangkaan minyak tanah yang dibarengi dengan selisih harga yang tinggi dengan bahan bakar lain seperti bensin membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin meraih keuntungan. Padahal, barang oplosan belum tentu aman untuk dikonsumsi.
Masyarakat Stres

Sementara itu sejak dua pekan terakhir masyarakat dan nelayan sudah mengeluhkan kelangkaan minyak tanah di Pulau Karimun. Di samping harganya terus mencekik, yakni Rp 13.000 per liter, masyarakat dan nelayan tetap kesulitan mendapatkan minyak tanah.

Dulu 1 botol ukuran 1,5 liter Rp 9.000, sekarang menjadi Rp 12.000 bahkan Rp 13.000. Selain mahal, sulit pula mendapatkannya," ucap salah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Karimun, Kamis (28/2).

Sementara, salah satu pangkalan bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Karimun, tidak bisa lagi menjual minyak tanah ke pelanggannya secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan jatah (kouta) minyak tanah yang didapat berkurang sangat jauh.

"Saat ini jatahnya hanya 13 drum, sebelumnya 50 drum. Dikurangi jatahnya, minyak tanah cepat habis dan tak bisa menjual ke pelanggan secara keseluruhan. Sudah seminggu ini minyak tanah habis. Kapan masuknya, kita juga belum tahu. Susahlah sekarang," ucap pemilik pangkalan yang tidak mau nama disebutkan namanya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli menyampaikan, kelangkaaan minyak tanah yang terjadi saat ini mudah-mudah an segera bisa diatasi dengan dijualnya harga minya tanah non subsidi.

“Dengan dijualnya minyak tanah non subsidi dengan kisaran harga Rp 13.000 per liter pada awal bulan April nanti masyarakat dan nelayan tidak perlu khawatir lagi soal kesulitan mendapatkan minyak tanah,” ucap Yosli.

Yosli mengatakan, pengurangan kuota minyak tanah bersubsidi dilakukan oleh Pertamina seiring pemberlakuan program konversi minyak tanah ke elpiji yang dimulai Desember 2018 yang lalu.

"Minyak tanah bersubsidi memang ditarik, tapi minyak tanah keekonomian (nonsubsidi) tetap ada," kata dia.

Menurut Yosli, program konversi minyak tanah ke gas sebenarnya sudah direncanakan sejak 2015 namun baru terealisasi pada akhir 2018. Program ini, kata dia, bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah yang selama dialokasikan untuk menyubsidi minyak tanah.

Yosli mengungkapkan, ditariknya kuota mitan subsidi di Kabupaten Karimun, terkait dengan konversi mitan ke gas elpiji 3 kilogram yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Dengan ditariknya mitan subsidi ini, berarti masyarakat beralih ke gas elpiji 3 kilogram," ucapnya. Bagaimana untuk stok elpiji 3 kilogram di Karimun? Saat ini stok tersedia ada 45.587 tabung gas elpiji 3 kilogram terdiri atas 44.961 rumah tangga dan 626 pelaku usaha mikro. Tentunya jumlah stok tabung gas elpiji 3 kilogram ini sudah lebih dari cukup dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Karimun," ujarnya.

Yosli mengatakan, Depo Pertamina telah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini.

"Jadi masyarakat jangan khawatir dengan ketersediaan stok gas elpiji 3 kilogram ini, karena stok gas elpiji 3 kilogram aman," ujarnya. (hhp)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar