Tanjung Pinang

Dewan Dukung KPK Usut Korupsi di Kepri

TANJUNGPINANG (HK) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri angkat bicara terkait dinojobkannya dua Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, karena keduanya terindikasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta indikasi korupsi dalam sektor perizinan di Provinsi Kepri.

Disampaikan oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mereka tidak hanya mengapresiasi penonjoban yang dilakukan oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basiru, tetapi mereka mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif dalam mengusut dugaan korupsi di sektor perizinan tambang di Provinsi Kepri.

"Kita mendukung penuh kalau KPK proaktif turun langsung ke Provinsi Kepri, usut dugaan tersebut," ungkap Jumaga Nadeak, Kamis (13/3), di temui di Kota Batam. 

Dukungan tersebut, karena Penyalahgunaan Kewenangan perizinan tersebut dapat merugikan negara miliaran rupiah dan ini yang perlu dihitung akibat perizinan aktivitas tambang tersebut.

Menurut Jumaga, untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor perizinan sumber daya Mineral dan pertambangan tersebut, KPK selayaknya harus fokus menyasar koorporasi dan pejabat publik sebagai pembuat keputusan.

"Mulai dengan proses administrasi jika dalam proses nanti ditemukan aliran dana untuk memuluskan perijinan, ia meminta agar diungkap siapa saja penerima dana tersebut," tegas Jumaga. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Amjon dan Azman Taufik sebagai Kepala Dinas dikarenakan mengeluarkan tiga ijin usaha pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Bintan. Azman Taufik terseret karena saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri. (Efr)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar