Tanjung Pinang

Nasib Pekerja Prendjak Tunggu Proses Hukum

TANJUNGPINANG (HK) - Nasib ratusan pekerja PT Panca Rasa Pratama (PRP) yang dikenal sebagai produsen teh Prendjak, masih belum jelas. Karena masih menunggu proses hukum yang saat ini bergulir di tingkat penyidik Polda Kepri. 

Sebagaimana diketahui bersama, sebelumnya Walikota Tanjungpinang Syahrul memperjuangkan nasib ratusan pekerja tersebut dengan mempertanyakan dan membahas langsung dengan PT PRP. Dengan tujuan mencari jalan keluar mengenai nasib ratusan karyawan yang hingga saat ini tidak bekerja lagi.

“Dalam pertemuan itu, saya berharap agar perusahaan membuka kembali dan ratusan karyawan bisa bekerja kembali. Namun belum ada kepastian dari perusahaan, mereka menyampaikan, menunggu proses hukum selesai," ujar Syahrul, kemarin.

Nasib pekerja teh Prendjak menjadi tidak jelas, pasca penyegelan oleh Polda Kepri di bulan Februari 2019 lalu, atas dugaan pelanggaran lingkungan hidup dengan membuang limbah dan pengambilan air bawah tanah.

Salah satu karyawan PT PRP, Faizal M Kiat mengaku sedih dan kecewa atas kejadian tersebut hingga saat ini belum bisa bekerja seperti biasanya. “Kalau disegel atau di berikan garis polisi begitu, bagaimana nasib kita sebagai pekerja mas. Kita punya keluarga yang harus kita penuhi kebutuhannya,” ujarnya.

“Semua karyawan memiliki tanggungan yang harus dikeluarkan, seperti bayar rumah, cicilan motor, biaya anak sekolah, kuliah dan kebutuhan lainnya dari gaji yang kita dapatkan dari perusahaan tersebut,” jelasnya.

Tapi, lanjut Faizal menerangkan, yang menjadi persoalan sekarang, untuk kedepannya belum tahu apakah pihak perusahaan akan membuka kembali agar bekerja seperti biasanya. "Saya berharap pihak Polda Kepri juga mau memikirkan nasib 500-an orang karyawan ini yang belum tau nasibnya kedepan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Syahrul telah mengintruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk memperjuangkan nasib ratusan karyawan Pabrik milik PT PRP. Sebagai pemerintah daerah tentu menyikapi dampak sosialnya. Sedangkan untuk proses jalur hukumnya kan tetap berjalan. 

Untuk saat ini, kata Syahrul pihaknya tidak dapat masuk ke lokasi pabrik karena masih di 'Police Line'. Menurut Syahrul, yang menjadi fokus pemerintah adalah mencari jalan keluar mengenai nasib ratusan karyawan. Bagaimana pekerja itu tetap bekerja, karena kalau dibiarkan, akan ada dampak sosial dan dampak ekonomi. (rco)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar