Tanjung Pinang

Caleg PSI Dibebaskan, Jaksa Banding

Muhammad Amriansyah SH MH, Kasi Pidum Kejari Tanjungpinang

TANJUNGPINANG (HK) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru atas vonis bebas (dissenting opinion) perkara kasus dugaan pelanggaran Pemilu atas nama Ranat Mulia Pardede, Calon Leslatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Kota Tanjungpinang pada Jum'at (8/3) lalu.

Permohonan banding tersebut setelah JPU Mona Amalia SH mengajukan kepada pihak Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 5/ akta.pid/2019/PN TPG ke Panitera Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (13/3).

"Kita sudah sampaikan pengajukan banding," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungpinang, Muhammad Amriansyah SH MH, Kamis (14/3).

Hal senada disampaikan Humas PN Tanjungpinang, Santonius Tambunan SH MH, setelah pihaknya menerima permohonan banding atas perkara tersebut dari JPU pada Kejari Tanjungpinang.

"Segera akan kita sampaikan ke pihak Pengadilan Tinggi Riau," ucap Santonius.
 
Diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ranat Mulia Pardede, Caleg PSI untuk DPRD Kota Tanjungpinang, dengan kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu. 
    
Meski demikian, putusan tersebut tidak berjalan mulus, sebab salah satu majelis hakim tersebut berbeda pendapat (dissenting opinion), Dimana dua majelis hakim yakni Awani Setyowati,SH dan Hendah Karmila Dewi SH MH menyatakan terdakwa Bernat tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU. 
    
Sementara satu majelis hakim, yakni Monalisa Anita Theresia Siagian SH MH menyatakan terdakwa Ranat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU.

"Terdakwa Ranat Mulia Pardede terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu secara bersama-sama," membacakan penggalan disenting opinion yang diajukan. 
    
Hal dimaksud sebagaimana dakwaan JPU tentang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf (h) UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
    
Perbuatan terdakwa dimaksud berupa kampanye dengan membagikan kartu nama diri terdakwa sebagai Caleg Dapil 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang dengan Nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada mahasiswa di ruangan 204 dan 206 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, pada Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. 
    
Vonis majelis hakim tersebut sekaligus mematahkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya selama 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp24 juta subsider 1 bulan kurungan.(nel)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar