Batam

Pena 98 Kepri Tolak Capres Miliki Dosa Masa Lalu

Rizki Faisal Presidium Pena 98 Kepri, bersama aktifis 98 (Istimewa).

Batam (HK) - Persatuan Nasional Aktivis 98 mengeluarkan pernyataan sikapnya, yang menolak calon presiden yang memiliki dosa masa lalu dan berpotensi akan menjadi diktator dalam menjalankan negara. 

Rizki Faisal, Presidium Propinsi Kepri Pena 98, mengatakan, menyikapi perkembangan situasi politik terkini dimana masyarakat dihadapkan pada pemilu presiden dan pemilu legislatif yang akan menentukan arah bangsa lima tahun mendatang. 

“kami dari Persatuan Nasional Aktivis 1998 (PENA 98) merasa perlu untuk menentukan sikap dan pandangan politik kami”.

Pena 98 kata Rizki Faisal, menolak Capres Pelanggar HAM Bahwasanya pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa – dosa masa lalu. Karena keterkaitan bahkan keterlibatan Capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara dan rakyat Indonesia. 

“Kami tidak ingin, anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror dan penindasan serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu. Kami tidak sudi, bangsa ini mengotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di negeri ini” katanya melanjutkan. 

Rizki juga mengatakan kalau para aktivis 98  tidak mau, masa depan bangsa ini harus diserahkan ke tangan orang yang berlumuran darah saudaranya sendiri. “Kami ingin, anak-anak kami, generasi muda saat ini bisa mewarisi negeri yang mampu memberikan keadilan, menegakkan hak asasi manusia dan terbebas dari mimpi buruk masa lalu” katanya.
Menolak Capres Tuan Tanah

Selain menolak Capres dengan dugaan pelanggaran HAM berat dimasa lalu Pena 98 juga menolak Capres yang menjadi tuan tanah dengan penguasaan lahan yang luas sementara masih banyak rakyat yang tidak memiliki lahan bahkan untuk tempat tinggal sekalipun. 
Bahwasanya pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnya. Tuan-tuan tanah, yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidaklah layak menjadi Capres di negeri ini. 

“Kami yakin, ketika seorang Tuan Tanah dibiarkan menjadi pemimpin di Republik Indonesia, maka ketamakan dan kehausannya akan harta dan kekuasaan akan semakin merajalela” pungkasnya. (r)
 



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar