Vonis Bebas Pidana Pemilu

Lagi, Terjadi Dissenting Opinion Hakim

TANJUNGPINANG (HK)- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang kembali menjatuhkan vonis bebas terhadap dugaan kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu dalam sidang, Jumat (15/3).

Vonis bebas kali diberikan kepada terdakwa Herman SH MH, dosen dan juga pengacara, sebagai pihak diduga ikut membantu Ranat Mulia Pardede, Calon Leslatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Kota Tanjungpinang pada saat membagi-bagikan kartu nama (Kampanye) kepada mahasiswa di ruangan 204 dan 206 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, pada Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB lalu.
 
Meski demikian, putusan tersebut tidak berjalan mulus, sebab salah satu majelis hakim tersebut berbeda pendapat (dissenting opinion), Dimana dua majelis hakim yakni Awani Setyowati, SH dan Hendah Karmila Dewi SH MH menyatakan terdakwa Herman tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU.
    
Sementara Monalisa Anita Theresia Siagian SH MH selaku Ketua majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa Herman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU.

Hal dimaksud sebagaimana dakwaan JPU tentang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf (h) UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
    
Perbuatan terdakwa dimaksud berupa kampanye dengan membagikan kartu nama diri terdakwa sebagai Caleg Dapil 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang dengan Nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada mahasiswa di ruangan 204 dan 206 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, pada Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB.
    
Vonis majelis hakim tersebut sekaligus mematahkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya selama 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp24 juta subsider 1 bulan kurungan
    
Terhadap vonis majelis hakim tersebut, terdakwa didampingi sejumlah Penasehat Hukumnya, menyatakan menerima. Sementara JPU masih menyatakan pikir-pikir selama tiga hari batas waktu yang diberikan.
    
Diketahui, Herman SH MH juga salah seorang dosen di Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang tersebut. Ia ditetapkan sebagai terdakwa kasus pelanggaran Pemilu bersama rekannya Ranat Mulia Pardede yang juga dosen di STIE
    
Namun dalam kasus ini. kapastis Herman tidak sebagai Caleg, melainkan hanya diduga sebagai pihak turut serta mengundang dan mengajak serta membagikan kartu nama Ranat Mulia Pardede, Caleg Dapil 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang dengan Nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang saat itu.
    
Dalam sidang terungkap, bermula Senin 7 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Ranat bertemu dengan saksi Herman untuk bertemu saksi Eko Murtisaputra SH dosen di STIE tersebut yang sedang melakukan pengawasan ujian akhir semester para mahasiswa di ruang 204 dan 206.
    
Tidak lama kemudian, saksi Herman memperkenalkan kepada para mahasiswa bahwa terdakwa Ranat seorang Caleg dari Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kota Tanjungpinang.
    
Kemudian dalam ruangan kelas 204 dan 206 Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang, saat para mahasiswa tersebut tengah melakukan ujian dengan membagikan kartu nama kepada beberapa mahasiwa yang tinggal di wilayah Tanjungpinang Barat
    
Salah seorang mahasiswa kemudian memprotes bahwa tidak boleh kampanye di kampus, lalu melaporkan Ranat ke Bawaslu Tanjungpinang untuk dilakukan penyelidikan oleh Sentra Penegakan l Terpadu (Gakkumdu) dengan melakukan proses investigasi, periksa sejumlah saksi, termasuk terlapor (Ranat dan Herman, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai tersangka sesuai UU Pemilu. (nel)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar