Karimun

11 Karyawan Mitra Ausindo Di-PHK

KARIMUN - Sebanyak 11 orang karyawan PT Mitra Ausindo Indonesia (MAI) mendapat Pemutusan Hak Kerja (PHK) oleh perusahannya. Gara-garanya, karena karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang pengelasan kapal Subcon PT Saipem Indonesia itu mempertanyakan kejelasan gaji yang seharusnya mereka terima setiap bulan. Awalnya, tiga utusan karyawan PT MAI yakni Supriyadi, Tengku Agus Salim dan Fajar M mewakili 25 orang karyawan dari ratusan karyawan di perusahaan itu menanyakan ke Site Manajer (SM) PT MAI Cabang Karimun, Joy soal gaji yang belum mereka terima pada Juli ini. Biasanya, karyawan menerima gaji paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Namun, saat itu sudah tanggal 11 mereka belum juga menerima gaji.

Joy, awalnya merespon dengan baik permintaan karyawannya itu dengan menelpon pimpinan pusat mereka yang berada di Batam. Namun selang beberapa menit, Joy menjelaskan kalau perusahaan mengambil kebijakan dengan memberhentikan mereka. Ketika ditanya itu keputusan siapa? Joy menjelaskan itu merupakan keputusan manajemen.

Kontan saja, keputusan yang tiba-tiba itu membuat 25 karyawan tersebut terkejut. Namun, dalam beberapa hari belakangan manajemen PT MAI membujuk rayu 14 karyawan dengan cara menelpon satu per satu mereka yang sudah di-PHK sepihak itu. Hanya 11 orang itu saja yang tidak dihubungi. "Kalau kami dihubungi, maka kami sepakat akan bekerja lagi asalkan jangan ada Wakil SM PT MAI, karena dia dalang dibalik PHK ini" ujar Supriyadi.

Usai di PHK, pihak perusahaan berjanji akan memberikan gaji basic kepada mereka, pembayaran itu akan direalisasikan mulai 11-19 Juli ini. "Usai kami bertemu Pak Joy, dia bilang akan memberikan gaji pukul 19.00 WIB, namun saat pukul 20.00 WIB saya cek ternyata uang itu belum masuk, lalu saya SMS dan dibalasnya sekitar pukul 22.00 WIB dan ia bertanya, masa uang gaji bapak belum juga diterima," ungkap Supriyadi.

Tidak hanya soal itu, karyawan PT MAI juga mengeluhkan buruknya manajemen di perusahaan tempat mereka bekerja, karena ada sebagian karyawan yang memiliki perjanjian (agreemen) dengan perusahaan dan ada yang tidak. Begitupun, ada yang memiliki jamsostek dan juga tidak, "Kalaupun memiliki Jamsostek, masa biaya berobat di atas Rp120 ribu mereka tidak mau menanggung," ujar karyawan lainnya. Keluh kesah karyawan PT MAI itu disampaikan kepada anggota Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin SH di Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Sabtu (16/7).

Jamaluddin menilai, persoalan yang terjadi di PT MAI merupakan arogansi oknum pimpinan perusahaan tersebut. Untuk meluruskan persoalan antara karyawan dengan PT MAI, maka ia meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun memanggil pimpinan PT MAI agar bertanggungjawab soal hak karyawan yang sudah mereka kebiri tersebut.

"PT MAI merupakan subcon PT Saipem Indonesia, jadi dalam hal ini PT Saipem juga harus bertanggungjawab, karena ketika kunker Komisi A DPRD ke PT Saipem, mereka berjanji akan menertibkan subcon-subcon mereka yang lalai dan tidak bertanggungjawab kepada karyawan maupun dalam pekerjaannya. Nah, mereka (PT Saipem) harus membuktikan ucapannya itu," kata Jamaluddin.

Dalam kesempatan itu, Jamaluddin juga mengimbau kepada seluruh perusahaan yang membuka cabang usaha di Karimun, agar membangun kantor perwakilannya. "Tujuan didirikan kantor cabang itu agar ketika timbul masalah mereka bisa bertanggungjawab dan tidak menghilang begitu saja," katanya.

Site Manajer PT MAI Cabang Karimun, Joy  ketika dikonfirmasi terkait laporan karyawan yang mengaku sudah di PHK secara sepihak itu beberapa kali ditelepon melalui ponselnya, Minggu (17/7) kemarin tidak bisa dihubungi, meski terdengar nada masuk namun Joy tidak mengangkatnya. (ham)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar