Lingga

PDAM Lingga Tak Naikkan Tarif

LINGGA- Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lingga, Sazali menyatakan, hingga kini pihaknya belum menaikkan tarif air, denda maupun biaya pemasangan baru kepada pelanggan. Hal itu disebabkan belum terbentuknya dewan pengawas sesuai penunjukkan dari pihak Pemerintah Kabupaten Lingga sendiri. Besaran tarif air untuk daerah Daik dan Dabo Singkep masih mengunakan tarif lama sesuai SK Bupati No 40/111/1995 untuk Daik dan SK No 394/x/2001 untuk Dabo. Dimana biaya tarif air di Daik untuk non niaga dengan penggunaan air di bawah 10 kubik per hari sebasar Rp400 dan di atas 10 kubik sebasar Rp500.

"Sementara sesui juga dengan SK Bupati tersebut, untuk tarif air di daerah Dabo Singkep bagi non niaga dengan pemakaian di bawah 10 kubik sebesar Rp1.200, sedangkan untuk pemakaian di atas 10 kubik sebasar Rp1.800," kata Sazali saat ditemui Haluan Kepri di ruang kerjanya, Rabu (27/7).  

Diterangkan, adanya perbedaan tarif PDAM antara masyarakat di Daik dan Dabo Singkep itu bukan disebabkan adanya diskriminasi atau permainan harga yang dilakukan pihak PDAM, melainkan sesuai acuan SK Bupati yang saat ini masih berlaku. Kendati demikian, saat ini PDAM sendiri telah membentuk tim penyusunan tarif air yang akan diusulkan ke pihak Pemkab Lingga.

Hal lain menyangkut tatanan dewan pengawas berdasarkan peraturan daerah yang dimiliki PDAM saat ini menyebutkan, dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh bupati dengan batasan usia maksimal 65 tahun.

"Kemudian masing-masing anggota dewan pengawas juga harus memenuhi persyaratan menguasai manajemen PDAM serta penyediaan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya. Tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati dan wakil bupati atau dewan pengawas lainnya, termasuk direksi sampai derajat ketiga garis keturunan, ipar atau menantu dari pejabat bersangkutan," ujar Sazali.

Sedangkan untuk jumlah anggota dewan pengawas lanjutnya, ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan paling banyak 3 orang untuk jumlah pelanggan sampai 30.000, atau paling banyak 5 orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 pelanggan.

Sementara penentuan jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dilakukan atas efisiensi pengawasan  serta efektifitas pengambilan keputusan. Sedangkan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud, diangkat salah seorangnya sebagai ketua merangkap angota, termasuk seorang sekretaris merangkap anggota sesuai keputusan rapat.

"Masa jabatan selama 3 tahun, kemudian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, sesuai kinerja yang diberikan. Mudah-mudahan akhir tahun ini semuanya telah selesai kita lakukan, sehingga tahun berikutnya kita dapat menggunakannya setelah persetujuan dari pemerintah daerah,” ungkapnya

Lebih lanjut diakui, besaran biaya tarif PDAM saat ini jika dikaitkan dengan pengembangan yang ingin dilakukan PDAM, terutama menyangkut masalah kualitas air dan pembiayaan untuk yang diperlukan, dirasa olehnya belum bisa tercukupi. Hal ini mengingat besaran tarif yang dipatok kepada masyarakat Lingga saat ini jauh lebih rendah dibandingan daerah lain di Kepri.

Kendati demikian, kata Sazali, dalam kurun waktu enam bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan PDAM sejak Juni hingga Desember 2010 lalu, pihaknya telah berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Lingga sebesar Rp48 juta.

"Sumbangan PAD itu diperoleh dari 25 persen hasil laba pendapatan selama enam bulan terakhir," imbuhnya.

Ia yakin, besaran sumbangan PAD itu akan dapat lebih meningkat pada tahun-tahun berikutnya, seiring bertambahnya jumlah pelanggan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan PDAM kepada masyarakat nantinya.

"Total jumlah pelanggan PDAM saat ini berkisar 3.500 pelanggan yang tersebar di daerah Dabo singkep sebanyak 2.500 pelanggan, sedangkan di Daik sebanyak 1.000 pelanggan,"ungkap Sazali.

Sementara jumlah debit air PDAM bila dibandingkan dengan kebutuhan dan pelayanan kepada pelanggan saat ini, masih terdapat kekurangan sekitar 24 kubik per detik dari jumlah kebutuhan normal. Dimana penyaluran kebutuhan pelanggan sebesar 34 kubik per detik, sedangkan, layanan normal yang mampu diberikan sebesar 10 kubik per detik.

"Guna mampu memberikan perimbangan antara kebutuhan penyaluran air kepada masyarakat, maka kita terpaksa menggunakan mesin pompa air secara manual," imbunya (nel)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar