Natuna

Daeng Divonis 1,5 Tahun

Sholeh Ariyanto, Liputan Natuna
RANAI-Mantan Bupati Natuna Daeng Rusnadi untuk kedua kalinya divonis bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Ranai, Natuna, Senin (24/10), Daeng dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara terkait kasus korupsi pembebasan lahan SMA Unggulan Negeri 1 Ranai. Selain pidana penjara 1,5 tahun, majelis hakim juga menghukum Daeng membayar denda Rp50 juta subsider satu bulan penjara. Bekas orang kuat Natuna itu oleh majelis hakim juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp2,9 miliar. Ia diberi waktu satu bulan melunasinya.

"Jika waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk melunasi kerugian negara itu tidak bisa ditepati, akan dilakukan penyitaan (terhadap) harta benda milik terdakwa dan akan dilelang mengganti kerugian tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Winarno, SH MH saat membacakan putusan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ranai terhadap Daeng Rusnadi lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, tim JPU yang terdiri dari Indra Saragih dan Edi Sutomo menuntut Daeng divonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Daeng Rusnadi terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seusai dakwaan subsider JPU. Majelis hakim menyatakan Daeng telah menyalahgunakan jabatan, wewenang dan kedudukan sebagai Bupati Natuna untuk memperkaya diri sendiri dalam kasus pembebasan lahan SMA Unggulan Negeri 1 Ranai.

"Menguntungkan diri sendiri ini dapat diartikan secara materi atau non-materi. Tetapi unsur-unsur menguntungkan jabatan politis sudah terpenuhi, meski hasil korupsi itu tidak memperkaya diri. Tujuannya meningkatkan pamor dan dipandang penolong di mata masyarakat," ujar Winarno yang didampingi dua anggota majelis hakim Salomo Ginting dan Galih Purnomo.

Menurut Winarno, vonis yang dijatuhkan terhadap Daeng sudah berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan. Salah satunya saksi Martius, yang membenarkan pembebasan lahan SMA Unggulan itu berdasarkan keinginan Daeng.

Daeng Rusnadi yang ditemui bersama penasehat hukumnya Riva'i dan Aminuddin menyatakan masih pikir-pikir atas vonis itu. Ia dan kuasa hukumnya akan menggunakan waktu tujuh hari yang diberikan majelis hakim untuk menentukan sikap apakah melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding atau menerima vonis majelis hakim tersebut. "Kami pikir-pikir dulu. Jika dalam waktu tujuh hari, kami tidak ada mengajukan banding, itu berarti kami menerima putusan pengadilan," ujar Riva'i yang ditemui usai acara sidang.

Sama dengan Daeng dan penasehat hukumnya, JPU juga masih mempelajari putusan hakim untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan atas vonis tersebut. Saat ditanya apakah Daeng Rusnadi akan langsung dikembalikan ke Rutan Cipinang, Jakarta setelah dijatuhi vonis, JPU Indra Saragih mengaku belum tahu. "Kami belum tahu, apakah dalam waktu dekat ini atau kapan Pak Daeng kembali ke Rutan Cipinang untuk menjalani hukuman yang sebelumnya sudah dijalani," ujar Indra.

Sidang pembacaan putusan terhadap Daeng Rusnadi dikawal ketat aparat kepolisian. Sidang itu dipenuhi massa pendukung Daeng Rusnadi yang datang dari berbagai daerah di Natuna.

Kasus korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan SMA Unggulan Negeri 1 Ranai terjadi tahun 2007, saat Daeng masih menjabat sebagai Bupati Natuna. Pada pembebasan lahan seluas 20 hektare tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengucurkan dana sebesar Rp6 miliar dari APBD Natuna tahun 2007. Dari dana tersebut, Rp5,9 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp100 juta untuk pembuatan sertifikat.

Menurut jaksa, kerugian keuangan negara terjadi disebabkan penetapan harga pembebasan lahan tidak sesuai harga yang ditetapkan oleh panitia pembebasan lahan yang diketuai oleh Taslim Atan, mantan Kepala Dinas Pendidikan Natuna yang sudah divonis 2,5 tahun penjara terkait kasus ini. Panitia menetapkan harga pembebasan tanah sebesar Rp150 ribu per meter. "Namun atas kehendak Daeng Rusnadi, diubah menjadi Rp295 ribu per meter, tanpa persetujuan dan tidak melalui musyawarah bersama panitia pembebasan lahan," kata JPU Indra Saragih beberapa waktu lalu.

Lahan yang dibebaskan tersebut ternyata merupakan milik Daeng sendiri yang dibelinya dari warga bernama Abdul Manaf senilai Rp300 juta. Saat dibeli Daeng, tanah yang terletak di Jalan Sihotang, Ranai itu belum bersertifikat, hanya nama di atas alas hak tanah.

Daeng sendiri saat ini merupakan terpidana lima tahun penjara terkait kasus korupsi APBD Natuna tahun 2004 senilai Rp46 miliar. Dia bersama mantan Bupati Natuna Hamid Rizal divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, pada 19 Maret 2010 lalu. Hamid Rizal dihukum tiga tahun penjara dan hingga kini masih mendekam di Rutan Cipinang, Jakarta. Saat kasus ini terjadi, Daeng menjabat sebagai Ketua DPRD dan Hamid sebagai Bupati Natuna.

Saat pembacaan vonis, Daeng tidak hadir di ruang sidang karena dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kala itu dia dikabarkan terserang stroke.

Selain pidana penjara, keduanya juga dikenai denda. Hamid didenda sebesar Rp100 juta, sedangkan Daeng dijatuhi denda Rp 200 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp28,361 miliar. **



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar