Bintan

KPU Belum Bersikap, Mataraja Desak Pemilu Ditunda

BINTAN- Tim Pemenangan Mastur Taher dan Raja Ali Akbar (Mataraja) mendesak KPU Bintan kemarin menunda Pemilukada Bintan menyusul putusan sela PTUN Pekanbaru. Tim Mata bersama dengan pendukungnya mendatangi KPU Bintan. 

Ketua Tim Pemengangan Mataraja, Slamet menegaskan, kedatangan timses Mataraja bersama puluhan massa hanya menyampaikan putusan sela PTUN dan meminta agar KPU Bintan menjalankan konsekuensi atas putusan hukum.

Dalam putusan itu, PTUN sudah menegaskan bahwa KPU Bintan agar menangguhkan atau menindaklanjuti Surat Keputusan nomor 21/2010 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2010 tertanggal 24 Maret 2010 hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya.

"Dari awal kami komit dengan putusan hukum. Berdasarkan surat putusan sela PTUN itu, Pemilu Kada Bintan 26 Mei lusa mesti ditunda. Soalnya, putusan itu sudah kekuatan hukum dan harus dilaksanakan oleh KPU Bintan sebagai lembaga penyelenggara independen. Kami meminta suatu keadilan dalam proses demokrasi ini," tegas Slamet.

Calon Wakil Bupati dari Tim Mataraja, Raja Ali Akbar mengatakan, pihaknya menempuh jalur hukum sesuai dengan arahan KPU Bintan pada waktu tim Mataraja mempertanyakan LHKPN Mastur Taher yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan beberapa bulan lalu. Saat ini, hukum sudah menyatakan PTUN mengabulkan permohonan penundaan para penggugat yang dituangkan dalam ketetapan sela nomor: 26/PEN-PNG/2010/PTUN-Pbr tanggal 21 Mei 2010 kemarin. KPU Bintan harus konsekuensi untuk mematuhi dan menjalankan putusan itu.

"KPU mesti menunda penyelenggaran Pemilu Kada Bintan. Kami tidak ingin terjadi seperti daerah-daerah lain dalam masalah keadilan demokrasi ini. KPU harus segera ambil sikap. Jangan sampai untuk masa mendatang, kepala daerah terpilih dinilai tidak sah secara hukum," ujar Raja setengah mengancam.

Anggota KPU Bintan, Indrawan mengatakan, saat ini KPU Bintan belum bisa menentukan sikap. Soalnya, KPU masih sedang mengikuti proses kelanjutan persidangan di PTUN Pekanbaru yang langsung dihadiri Ketua KPU Bintan, Arison. Selain itu, putusan sela secara resmi (asli) dari PTUN Pekanbaru belum diterima. Hanya berupa pemberitahuan faximile. Justru itu belum bisa diputuskan apakah Pemilu Kada Bintan ditunda atau dilanjutkan.

"Kami akan menentukan sikap melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan sela PTUN itu, Selasa (25/5) besok (hari ini,red) paling lambat pukul 18.00 wib. Putusan itu akan kami tetapkan dalam rapat pleno KPU Bintan. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, mesti diplenokan dan menunggu hasil sidang lanjutan PTUN di Pekanbaru," sebut Indrawan usai pertemuan mewakili anggota KPU Bintan yang hadir.

Penyampaikan putusan sela PTUN Pekanbaru dari tim Mataraja kepada KPU Bintan dimediasi oleh Kapolres Bintan, AKPB Yohanes Widodo. Sebelum melakukan pertemuan terbatas, timses Mataraja bersama puluhan massa pendukung mengadakan orasi di depan Kantor KPU. Massa membentang spanduk untuk meminta agar Pemilu Kada Bintan ditunda.

Sidang KPU

Pada kesempatan terpisah, Ketua KPU Bintan, Arison ketika menghubungi Sijori Mandiri mengatakan, pihaknya sudah melakukan sidang di PTUN Pekanbaru. Agenda sidang berupa pemeriksaan keterangan saksi dari pihka KPU dan penambahan alat-alat bukti. Untuk saksi dihadiri 2 orang dari KPK dan 1 dari Sekretariat Biro Hukum KPU pusat, Jakarta. Selain itu, Panwaslukada Bintan juga memberikan keterangan. Pihak KPK menjelaskan tata cara pelaporan dan mekanisme penerbitan surat tanda terima LHKPN. Sedangkan Biro Hukum menjelaskan masa perbaikan kelengkapan syarat calon hanya satu kali.

Sementara, lanjut Arison, panwas menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan mengenai klarifikasi ke KPK menyatakan prosedur yang diambil KPU Bintan untuk penetapan calon yang sudah memenuhi syarat sudah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

"Pada saat sidang, penasehat hukum dan pihak KPU Bintan mengingatkan kembali kepada Ketua Majelis bahwa tidak cukup kuat alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu Kada Bintan. Terkait keputusan sidang hari ini keterangan dari pihak tergugat (KPU Bintan), Majelis akan membacakan putusannya pada sidang, Senin pekan depan," ujar Arison yang mengaku masih berada di Pekanbaru, Riau.

Arison menyatakan, KPU Bintan menyayangkan sikap majelis yang mengeluarkan penetapan sela, Jumat (21/5) kemarin. Majelis dinilai mengabaikan surat edaran MA nomor 07/2010 tanggal 11 mei 2010 yang nyata-nyata menyebutkan bahwa tidak dikeluarkan penetapan dan atau putusan yang mengganggu jadwal dan tahapan pemilu kada.

"Berdasarkan fakta-fakta, KPU Bintan tidak punya alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan pemilu kada. Terkait langkah hukum yang sedang berlangsung, KPU Bintan tetap menghargainya," demikian Arison. (sm/yn)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar