Tajuk

Antisispasi Bibit Konflik di Bintan

Meskipun belum terlihat eskalasi konflik, tetapi apa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan sangat penting kita berikan sinyal kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Bahwa itu bisa berpotensi meningkat eskalasi konfliknya terutama berkaitan dengan penggusuran warga Desa Pengudang.

Menilik kepada kabar terakhir dari Bintan yang menyebutkan bahwa sangat kuat dorongan manajemen PT Buana Mega Wisatama (BMW) untuk menggusur warga dari desa mereka yang ada sekarang ini. Bahkan disusulkan pula desa itu dipindahkan.

Untungnya dalam pertemuan antara PT BMW, warga, Camat dan Wakil Bupati Bintan gagasan menghapus desa Pengudang dari peta Kabupaten Bintan cepat-cepat ditolak oleh Wakil Bupati, Khazalik.

Dari pertemuan itu, sebagai diberitakan, pihak BMW mengusulkan lahan seluas 300 hektar di Desa Pengudang  dipindahkan atau direlokasi ke perkampungan Desa Berakit, Kecamatan Malang Rapat. Namun warga dan Wakil Bupati menolak.

Seorang tokoh pemuda Kabupaten Bintan yang mengaku mendapat informasi dari sumber yang ikut terlibat dalam rapat bersama dengan wakil bupati tersebut menyebut gagasan dan harapan PT BMW itu sangat keterlaluan. Upaya penghapusan Desa Pengudang di peta wilayah Kabupaten Bintan, berarti menginjak-injak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab Desa Pengudang tentu secara institusional dibentuk dengan Undang-undang atau setidaknya konsideran UU pembentukan Kabupaten Bintan sudah termasuk di dalamnya. Jika kini dihapus dari nomenklatur pemerintahan Kabupaten Bintan, berarti merupakan pengingkaran dari UU pembentukan Kabupaten Bintan itu.

Bagi kita tak hanya itu persoalannya. Sebab kalau hanya menghapus sebuah desa dari nomenklatur pemerintahan selain tidak gampang, tentu mesti mengikuti prosedur jurudis dan politis dulu. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita adalah bagaimana isu seputar penghapusan itu tidak menjadi meluas dan membikin warga terusik karenanya.

Jika warga terusik dan merasa terus dipinggirkan oleh sesuatu yang bernama ‘pembangunan’ maka seperti yang terjadi di mana-mana, konflik akan muncul. Jika maksud dari pengembangan kawasan Bintan itu oleh pemerintah dan investor adalah untuk kesejahteraan, maka konflik akan kontraproduktif dengan maksud serta tujuan pembangunan. Tak ada konflik yang menyenangkan dan menyejahterakan.

Arogansi dan hegemoni kepemilikan serta sikap memarginalisasi kelompok yang lemah adalah bibit-bibit yang menumbuhsuburkan konflik vertikal-horizontal.

Indonesia menghadapi masalah konflik tanah atau lahan yang akut. Pada 2012 konflik lahan akan semakin banyak jika pemerintah tidak tegas menghadapi berbagai masalah pertanahan.

Konflik lahan mewarnai tragedi kemanusiaan di Mesuji dan Bima serta Papua. Semua itu hanyalah puncak gunung es dari persoalan tanah di Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak terjadi persoalan tanah yang berujung pada konflik dan memakan korban.

Persoalan di Bintan, hendaknya disikapi oleh Pemerintah Bintan dan Kepri dengan arif. Bahwa kita semua perlu investor memang benar. Tetapi apakah dengan demikian kita harus rela juga mengenyampingkan kepentingan warga desa setempat yang sudah berdiam di sana sejak lama?

Upaya mempertemukan kedua pihak dan mencarikan jalan keluar yang sama-sama enak sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi munculnya konflik baru antara warga dengan investor. Konflik warga dan investor sudah cukup terjadi di berbagai daerah di Indonesia, jangan kita bikin pula di wilayah Kepri ini.***



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar