Batam

Masyarakat Banyak Adukan Pelayanan Pemda

BATAM CENTRE (HK) - Ombudsman Republik Indonesia menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan Pemda dibanding pelayanan badan usaha milik negara.

" Untuk tahun 2012, setidaknya ada 5500 laporan yang masuk ke kita tentang pelayanan publik. Dan sejak, 2008 Pemda menempati urutan tertinggi," kata Azlaini Agus, selaku Wakil Ketua Ombudsman RI, usai melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Batam Rudi, kemarin.

Pemerintah daerah memang mendominasi, tapi Azlaini tidak tau persis berapa persentasenya. Begitu juga dengan, bidang-bidang apa saja yang banyak dikeluhkan masyarakat. Salah satu penyebabnya karena otonomi daerah, dimana pelayanan sudah bisa dilakukan di setiap daerah.

Pemda meliputi, didalamnya Pemprov, Pemko dan Pemkab. Urutan selanjutnya, adalah instansi Kepolisian, kemudian, BPN, Pengadilan seperti eksekusi tidak dilaksanakan atau orang tidak menerima petikan putusan.

" Ternyata pengadilan masuk, masalahnya  banyak narapidana yang tidak menerima salinan putusan. Ada yang tidak tau, kapan dia bisa bebas. Ini bisa kita lihat, khusus di Jakarta, setidaknya ada 6000 narapidana, tidak menerima salinan putusan," katanya lagi.

Terkait kedatangannya Ke Pemko Batam, Azlaini mengatakan, ada laporan masyarakat, mengenai masalah pajak tanah dalam perubahan sertifikat tanah. Semua sudah diatur pada Perda no 1. dan 12 tahun 2012.

" Mayarakat mau klarifikasi itu, melalui ombudsman. Kalau laporan masyarakat bisa dijawab, kami akan menyampaikan pihak pelapor. Kalau, mayarakat bisa menerima, laporan kita close. Bahkan, ada yang kita telepon karena jauh seperti Papua. Kita ini sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah," katanya.

Masalah kedua yang disampaikan adalah panti asuhan, katanya, Asosiasi Panti ingin bantuan tersebut sama dengan tahun-tahun sebelum 2012. Semua berharap panti asuhan kalau bisa jangan sampai terulang lagi kasus seperti ini.

Sementara itu Rudi mengatakan, ia akan melakukan pemanataun dan memberikan kebijakan yang terbaik untuk Panti Asuhan. Kalau seperti itu inginnya, maka akan kita buat pola seperti sebelumnya.

" Harapan kita memang tidak ingin terulang seperti kejadian kemarin. Tapi kedepan, kita akan perbaiki, begitu juga dengan pola pendistribusaiannya," kata Rudi. (mnb)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar