Tanjung Pinang

Hendriyanto Segera Disidangkan

Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Batam

TANJUNGPINANG (HK)- Tersangka Ketua KPU Batam, Hendriyanto segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (21/5) mendatang.
Demikian disampaikan Wakil Panitera (Wapan) Tipikor, Muhiyar, SH MH melalui staf Tipikor, Syufwan SH, usai menerima pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko Batam ke KPU Batam, yang diserahkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam di Pengadilan Tipikor.

Berkas kasus dugaan korupsi, dengan tersangka Ketua KPU Batam Hendriyanto dengan nomor register perkara 12/Pid.Sus/2013/Tipikor.PN.TPI. Berkas tersebut di terima pihak PN Tipikor pada Jumat (10/5).

"Berkasnya telah kita terima dan dijadwalkan untuk segera disidangkan," ujar Syufwan kepada Haluan Kepri, Kamis (16/5).

Dikatakan Syufwan, majelis hakim yang akan ditunjuk nantinya yakni, Jarihat Simarmata, SH MH, Iwan Irawan, SH dan Jonni Gultom, SH MH.

Sebelum pelimpahan berkas perkara di PN Tipikor Tanjungpinang, Kejari Batam minitipkan Hendriyanto di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Tanjungpinang, Jumat (10/5).

Kepala Rutan (Karutan) Kelas 1 Tanjungpinang, Kunrat Kasmiri, mengatakan Hendriyanto satu sel dengan tahanan umum lainnya selama satu minggu.

Menurut dia, penempatan Hendriyanto di blok 5 itu merupakan sudah aturannya. Bagi pendatang baru di lingkungan Rutan, tentu harus mengenali lingkungan selama satu minggu.

“Sebagai orang baru, tentu menajalani Administrasi Orientasi (AO) dulu selama seminggu,” tutur Kunrat.

Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan di Rutan, kata dia, Hendriyanto akan dipindahkan ke blok ruangan tersangka korupsi lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Hendriyanto di dampingi Penasehat Hukumnya, Bastari Majid.  Dalam kasus tersebut, Hindriyanto dikenakan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999, atau pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemerintah Kota Batam memberikan dana hibah Rp17,3 miliar ke KPU Batam untuk keperluan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam 2010-2011.

Dana tersebut diserahkan ke KPU dilakukan dua tahap, yakni pada 2010 sebesar Rp13,5 miliar dan pada 2011 sebesar Rp3,8 miliar. Pada 2011, Kejari Batam menduga ada penyalahgunaan dana itu. Dari Rp17,3 miliar dana yang dicairkan, Kejari menghitung ada sekitar Rp1,1 miliar yang dikorupsi. (cw72)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar