Batam

"Contohlah Keterbukaan Pengurus Masjid"

Paparkan Materi - Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tulus Subardjono (pakai peci) memaparkan materi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada workshop media cetak dan elektronika Batam di Hotel Panorama Regency, Selasa (18/6). (dermawan/haluankepri)Workshop UU KIP Bakominfo Batam

NAGOYA (HK) - "Contohlah keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pengurus masjid. Minimal sekali seminggu, tiap jumat, mereka melaporkan perkembangan keuangan masjid. Dengan itu, masyarakat atau jemaah tahu bagaimana perkembangan keuangan masjid itu," ucap Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tulus Subardjono saat memberikan materi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada workshop media cetak dan elektronika Batam di Hotel Panorama Regency, Selasa (18/6).
Dikatakan dia,  pola yang dilakukan lembaga seperti masjid itulah yang kini diadopsi dan dituangkan dalam UU no 14/2008. Dijelaskan dia,  setiap individu berhak mendapatkan informasi dari Badan Publik yang terkait dengan kebijakan publik.

"Memperoleh informasi adalah Hak Asasi Manusia," ungkap Tulus lagi.

Diterangkannya, Badan Publik adalah badan seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

"Dalam operasionalnya, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Demikian pula organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau sumbangan masyarakat," terangnya lagi.

"Karena menggunakan dana yang berasal dari publik, maka badan publik berhak untuk menginformasikan pada masyarakat tentang penggunaan dana tersebut. Tidak hanya itu, soal jabatan, profil pejabat, kenaikan pangkat, program kerja, dan lainnya juga harus disampaikan. Secara sederhana, laporannya berkala dan diupdate terus seperti yang dilakukan oleh pengurus suatu masjid," tambahnya lagi.

UU KIP no 14/2008 ini, ujar Tulus, bertujuan untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

"Muaranya adalah terciptanya good governance dan clean government," katanya lagi.

Tulus memaparkan, untuk memperoleh informasi publik, masyarakat dapat melakukan akses langsung informasi yang disediakan Badan Publik.

"Bisa juga mengajukan permintaan informasi kepada Badan Publik atau menerima informasi yang wajib diumumkan oleh Badan Publik," tambahnya lagi.

Dalam workshop yang dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kota Batam, Raja Supri itu, Tulus menguraikan filosofi UU KIP ada tiga yakni hak memperoleh informasi adalah sesuai pasal 28 F UUD 1945, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tatakelola pemerintah yang baik, serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokrasi berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Acara yang berlangsung hingga pukul 12 siang itu juga diisi dengan interaktif dari peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, LSM, jurnalis, serta SKPD di lingkungan Pemko Batam. (fhy)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar