Natuna

APBD Natuna 2015 Ditaksir Akan Menurun

RANAI (HK) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, untuk tahun 2015 diprediksi menurun.
Pada tahun  2014, APBD Natuna mencapai Rp1,366 triliun, sedangkan pada tahun 2015, diperkirakan hanya sebesar Rp1,1 triliun.

"Setelah dikaji dan hitung-hitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Natuna, diperkirakan APBD Natuna untuk tahun 2015 hanya sekitar Rp1,1 triliun, jauh di bawah APBD Natuna 2014 yang mencapai Rp1,366 triliun," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Syamsurizon, Senin.

Penurunan APBD Natuna 2015 ini kata Syamsurizon, dipengaruhi oleh penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH  Migas) dan juga di pengaruhi oleh penerimaan bukan pajak yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU).

"Semua kita mungkin sudah tahu  bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, sebagian besar berasal dari pemerintah pusat, yaitu melalui Dana Bagi Hasil Minyak dan GaS (DBH Migas). Kalau penerimaan dari DBH migas itu turun, otomatis pendapatan Natuna juga turun. Belum lagi dari DAK dan DAU," katanya.

Sedangkan untuk pengesahan APBD Natuna 2015 terang Syamsurizon, direncanakan sekitar akhir Bulan Desember 2014. Hingga sekarang, pihak TPAD Kabupaten Natuna sedang bekerja keras agar rencana tersebut bisa tercapai.

"Tim yang terdiri dari Badan Perencaan Pembanguna Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, sedang bekerja keras siang dan malam untuk mencapai taget, agar pengesashan APBD Natuna 2015 tepat waktu," terangnya.

Atas rencana tersebut tambah Syamsurizon, diharapkan agar Tim TPAD bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sebab, kalau pengesahan APBD lambat seperti tahun 2014 lalu, akan berakibat terhadap rencana program dari pemerintah Daerah Natuna.

"Kita tidak mau lagi terlambat seperti tahun 2014 lalu, yang mana pengesahan APBD Natuna molor hingga bulan Maret. Akibatnya program dari pemerintah daerah Natuna melalui dinas sedikit terganggu, yang seharusnya sudah berjalan, harus ditunda karena lambat pengesahan APBD," pungkasnya.(fat)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar