Natuna

Deputi Pertahanan Negara, Kemenpolhukam Kunjungi Natuna

Inventarisasi Kendala Pertahanan di Natuna

RANAI (HK) - Asisten Deputi 1 Bidang Pertahanan Negara, Kemenpolhukam, Marsekal Pertama Suwandi Mihardja mengunjungi Natuna, dalam kunjungannya seharinya Ia melakukan pendataan (inventarisasi) berbagai kendala pertahanan yang harus sesegera mungkin diatasi, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran mengenai kekuatan pertahanan di perbatasan negara.
Ia mengaku ada beberapa kendala yang menonjol di Natuna, dari sisi pertahanan seperti kekurangan personel, jumlah pertahanan negara bahkan hingga kontrol udara. Menurut dia, Natuna sebagai daerah perbatasan sangat memerlukan kelengkapan represntatif yang akan dikonsolidasikan bersama kementerian pertahanan.

"Sebagai contoh Ambalat, kita jarang patroli di sana, dan memang tingkat pelanggaran udara dan laut sering terjadi oleh negara tetangga," ujarnya, di sela koordinasi dengan FKPD unsur TNI, Bakorkamla dan Pemkab Natuna di kantor Bupati Natuna di Komplek Perkantoran Bukit Arai, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (13/7).

Untuk wilayah Natuna dan perairan Laut Cina Selatan diakuinya beberapa bulan terakhir minim laporan. "Laut Cina Selatan minim laporan, kami mendapat laporan selama ini kerap dari Ambalat perbatasan malaysia, beberapa kali pelanggaran udara dan laut," sebutnya.

Hal itu disinyalir karena tidak ada pesawat dan kapal tempur secara khusus saat ini untuk melakukan pemantauan intens "Kita sudah usulkan satu flight empat atau lima pesawat tempur di posisikan di pangkalan terdekat," ujar Suwandi.

Selain itu, terkait di wilayah perbatasan utara Indonesia di Natuna ini, peningkatan kapasitas radar groud control perlu ditingkatkan, seperti untuk mengintercept, pesawat asing dan memberikan bantuan tempur pengejaran musuh di udara.

"Khusus di wilayah Natuna yang berupa kepulauan perlu navigasi udara yang lebih matang. Ini penting, baik untuk sipil maupun militer. Apalagi jarak alternatif pendaratan 250 Nautical Miles sekitar 45 menit mungkin ke Pontianak," ujarnya.

Alternatif pendaratan ini mengingat kontur geografis Natuna yang berupa kepulauan. Cuaca bisa saja berubah drastis beda dengan lokasi berupa daratan luas.

"Saat dari Batam bisa cuaca cerah, tiba-tiba saat di Natuna cuaca jelek. Kalau pesawat harus balik ke Batam jauh, dekatnya ke Pontianak juga sekitar 45 menit (mesin jet). Jadi perlu persiapan matang, baik untuk militer dan penerbangan sipil. Kalau tidak bisa kejadian. Kami catat masukan dari Lanud," ujarnya.

Danlanud Ranai, Letkol (pnb) M. Nurdin menyebut, status Air Traffic Control (ATC) di Bandara Lanud Ranai masih bersifat Aerodrome Flight Information Service (AFIS), yang hanya bersifat menginformasikan.

"Kalau bisa statusnya Aerodrome Control, jadi setidaknya kita punya kewengan lebih, tidak hanya menginformasikan tapi mengendalikan secara positif pesawat take off dan landing ini sudah kami sampaikan juga ke kemenhub," ujar Nurdin. (fat)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar