Tanjung Pinang

9 Gigolo Afghanistan Dikerangkeng

gigolo dikirim ke rudenimTanjungpinang (HK)- Kantor Imigrasi Batam mengirim sembilan gigolo berkebangsaan Afghanistan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/9).

Kepala Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi (PKPD) Kementerian Hukum dan HAM Kepri Irwanto Suhaili mengatakan ada 10 imigran yang berprofesi sebagai gigolo, satu diantaranya masih diperiksa pihak kepolisian Batam.

Irwanto yang baru bertugas di Rudenim Tanjungpinang ini menduga para pemuda asing itu sudah menjadi gigolo sekitar 5 bulan lalu. Perilaku mereka yang menjijikkan itu tidak dapat ditolelir. Tim kesehatan dari Organisasi Internasional Untuk Migrasi (IOM) akan memeriksa kesehatan para imigran. "Tugas kami hanya mengamankan mereka dalam kurun waktu tertentu," katanya.

Dia mengemukakan sembilan warga asing itu dikurung di ruangan tahanan khusus. Mereka sengaja dikurung di tempat khusus agar tidak mempengaruhi dan mengganggu imigran lainnya. "Perlakuan ini sebagai sanksi tegas untuk mereka agar tidak terulang lagi," katanya.

Dia mengemukakan para imigran itu pernah tinggal di Rudenim Tanjungpinang. Mereka meninggalkan Rudenim Tanjungpinang setelah mendapat kartu "refugee" sebagai imigran pencari suaka. "Status mereka sebagai pencari suaka dapat dicabut. Kami akan upayakan agar mereka dideportasi ke negara asal. Ini pelajaran bagi imigran lainnya," tegasnya.  

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas Satu Khusus Batam, Agus Widjaja menambahkan pemindahan sejumlah imigran dari Batam ke Rudenim Tanjungpinang dalam rangka penegakan hukum RI. Karena mereka telah melakukan pelanggaran etika moral sehingga perlu dilakukan efek jera, agar tidak berbuat seenaknya di negara orang.

" Penempatan 10 imigran di Rudemin TPI, sebagai tindakan atas pelanggaran yang dilakukan dan sebagai sanksi. Sehingga, akan mendatangkan efek jera atas pelanggaran hukum RI yang dilakukan para imigran," ucap Agus Widjaja.

Diungkapkan Agus, mereka ini telah mendapatkan tempat serta fasilitas dari organisasi perlindungan dunia. Yaitu, International Organization for Migration (IOM), yang berada di bawah naungan United Nations High Commissioner for Refugees (NHUCR) dari PBB.

"Namun, mereka ini malah menyalahgunakan tenggat waktu kebebasan yang telah disediakan Negara Indonesia ini," ungkap Agus. Sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat Kota Batam.

Diterangkan Kakanim Batam, hingga saat kini sudah terdapat sebanyak 371 orang imigran Timur Tengah di Batam. Diantaranya, sebanyak 278 orang itu bertempat di Hotel Kolekta, Pelita Batam. Sedangkan sejumlah 93 orang yang lain, memenuhi lokasi Taman Inspirasi, Batam Centre, hingga terlihat kotor.

"Untuk penanganan imigran ini, secara payung hukum secara nasional belum ada sampai sekarang. Sehingga, Indonesia masih menggunakan satu aturan berdasarkan peraturan pihak IOM dan UNHCR," ujar Agus menjelaskan.

Bahkan, sebut Agus, terhitung sejak 1 Juni 2016, IOM tidak lagi memfasilitasi keberadaan imigran di Batam.

"Artinya, para imigran tak lagi mendapat pasilitas dari IOM. Dengan demikian, apakah keberadaan mereka itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.?. Ini jelas tidak mungkin. Dari itu, kita bersama Pemko Batam dan pihak aparat terkait, berupaya untuk mengurangi jumlah keberadan mereka di Kota Batam. Khususnya bagi para imigran yang berada di Taman Aspirasi," terang Agus.

Kata Agus, peran imigrasi itu bukan untuk penanganan imigran, sebagaimana yang sedikit diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga menimbulkan sebuah kerancuan dalam pemahaman fungsi dan peran.

"Imigrasi berfungsi untuk pelayanan masyarakat, dalam pembuatan dokumen negara berupa paspor agar bisa berpergian keluar negeri. Sekaligus sebagai langkah pengawasan atas kedatangan, keberangkatan, warga Indonesia, dan warga asing, yang datang maupun kembali ke negaranya melalui pintu masuk atau pelabuhan resmi," sebutnya.

Sebelumnya, sejumlah pencari suaka ini telah ada yang dikirimkan ke Papua. Pasalnya, tempat yang disediakan IOM dan Imigrasi untuk menampung para pengungsi tersebut sudah melebihi kapasitas.

"Tempat penampungan Rudenim Sekupang, dan Hotel Kolekta sudah penuh. Untuk langkah penanganan dan pengawasan imigran petugas Imigrasi Batam terbatas, sehingga kita agak kewalahan," sebut Kakanim Batam ini.

Kami berharap, ucap Agus, pihak Pemko Batam melalui Dinas Perhubungan bisa lebih menekankan proses pengawasan keberangkatan para imigran ini datang ke Batam dengan menggunakan atau melalui jalur resmi. Baik dengan menggunakan pesawat udara, kapal Pelni, maupun angkutan umum lainnya.

"Orang umum saja, kalau mau menaiki pesawat terbang harus menggunakan KTP. Akan tetapi, kenapa para imigran ini bisa lolos datang ke Batam dengan menggunakan kapal terbang...?. Ini harus kita waspadai dan curigai ada pihak atau oknum yang bermain. Jangan sampai, Kota Batam ini akan menjadi satu tujuan dan destinasi bagi para imigran. Sehingga, merusak dan mengganggu
dunia industri maupun dunia pariwisata yang ada di Batam," tukas Agus.

Penempatan mereka di Batam sebelum diberangkatkan ke negara ketiga diawasi oleh petugas Imigrasi Batam. Aktivitas ilegal pemuda asing yakni sebagai pekerja  seks yang melayani pria dan wanita itu diluar sepengetahuan petugas. Mereka seharusnya tidak dibenarkan keluar penginapan setelah pukul 20.00 WIB.

Mereka memanfaatkan ponsel sebagai alat komunikasi dengan pelanggan, kemudian keluar penginapan dengan cara bersembunyi. "Luar biasa Imigrasi Batam bisa membongkar kasus ini," katanya. (ant/vnr)

 



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar