Tanjung Pinang

Anggota Dewan Dilarang Main Proyek

TANJUNGPINANG (HK)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilarang main proyek atau pelelangan proyek apapun. Sebab tugas dan fungsi dewan sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga diperlukan pengontrolan dan pengawasan secara optimal terhadap pemerintah yang menjalankan roda pembangunan.
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menegaskan hal itu saat pelantikan  dua anggota DPRD Kepri pergantian antar waktu (PAW) di Kantor DPRD Dompak, Senin (20/2).

"Ingat, dewan dilarang untuk main proyek dalam pelelangan atau segala macam bentuk proyek pembangunan," ujar Jumaga dihadapan seluruh anggota dewan yang hadir.

Kata Jumaga pelarangan tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa anggota DPRD merupakan lembaga penyelenggara pemerintah sebegaimana tertuang pada pasal 98. Dalam pasal itu disebutkan setiap anggota DPRD dilarang untuk merangkap jabatan di pemerintahan, dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dan dilarang melakukan gratifikasi dan dilarang ikut bermain proyek.

Hal itu dikatakan Jumaga untuk menjaga kinerja DPRD Provinsi Kepri agar dapat berjalan dengan lancar dan menjaga image yang positif dalam masyarakat.

"Apalagi banyak sorotan negatif yang belakangan ini terhadap lembaga DPRD terkait berkurangnya kredibilitas lembaga legislatif daerah yang seharusnya bermartabat dengan baik," ungkap Jumaga.

Untuk itu Jumaga mengharapkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Kepri  dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik, adil, terbuka, akomodatif, presentatif dan proporsional baik dalam hubungan kemitraan, maupun dengan tugasnya dalam penyampai aspirasi masyarakat.

Terkait dengan larangan bermain proyek, salah seorang warga, Sofian meminta anggota dewan kembali membaca dan memahami Undang-Undang (UU) yang mengatur larangan bermain proyek tersebut.

"Apa mereka tidak membaca UU?. Padahal berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan main proyek. Itukan jelas,"katanya.

Kata Sofyan, dalam peraturan menyebutkan, apabila anggota dewan diketahui bermain proyek, akan terkena sanksi pemberhentian sebagai anggota dewan.

"Bisa diberhentikan kalau ketahuan bermain proyek, apalagi kalau sampai anggota dewan tersebut mendapatkan proyek kemudian dia menjual ke orang lain," tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan, tugas dan fungsi anggota DPRD adalah untuk mengawasi pembangunan yang ada di setiap daerahnya masing-masing, yang dibangun menggunakan anggaran baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

"Kalau anggota dewannya saja sudah bermain proyek, siapa lagi yang mau mengawasi. Padahal pembangunan-pembangunan tersebut diberikan untuk kesejahteraan masyarakat, dan mereka terpilih dari masyarakat juga," jelasnya.

Ditambahnya, anggota dewan seharusnya menjadi tempat kumpulnya aspirasi masyarakat, bukan jadi dewan pemeras rakyat. Salah satu tugas dewan itu menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat, karena memang sudah tugas anggota dewan, kalau bermain proyek itu bukanlah tugasnya dewan," tambahnya. (cw99)



[Ikuti HaluanKepri.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar